Sunday, 31 May 2015

Link exchange

By ary dwi k | At 16:40 | Label : | 0 Comments
top-studies.blogspot.com
Bicara soal Tukar Link belakangan ini banyak blog / website yang menawarkan bertukar link dengan tujuan mungkin supaya blog / website itu dikenal oleh semua orang.  Tukar Link Bersama Bos Educational Top Studies Files juga untuk menjalin hubungan dengan para blogger adalah dengan saling bertukar link. Agar blog kita bisa naik traffick dan ranking. Oleh karena itu saya  mengajak anda untuk bertukar link 
Tetapi dalam tukar link bersama educational top studies files ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syaratnya , adalah sebagai berikut:
  1. Anda harus memiliki blog/website yang selalu update
  2. URL link berupa anchor text atau banner
  3. PR dari Google tidak masalah
  4. Blog Anda Bukan Blog Jebakan (memakai POP UP)
  5. Perhatikan Umur Blog
  6. Copylah Script yang telah disediakan di bawah ini lalu pastekan di web/blog anda.
  7. Silahkan kasih pesan di kolom komentar  ini bila sudah mencantumkan URL
  8. URL blog anda di halaman depan jika sudah melalui tahap persetujuan
Copy Script Berikut  :
<a href="http://top-studies.blogspot.com/" title="Educational Top Studies Files"><b>Educational Top Studies Files</b></a>
Semoga kerjasama kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Salam Blogger

Pasang Iklan Top-studies

By ary dwi k | At 16:35 | Label : | 0 Comments
top-studies.blogspot.com
Pasang iklan banner murah di Educational top studies files. Blog ini membahas tentang informasi-informasi menarik dan ringan diantaranya Informasi umum penambah pengetahuan, Cerita, Informasi komputer dan masih banyak lagi.
Harga yang saya berikan tidak mahal tapi juga tidak murah. Menyesuaikan dengan jumlah dan kualitas trafik blog ini.
Berikut adalah detail slot iklan yang tersedia:
1. Paket Floating Banner Right & Left
- Ukuran Banner 160x600 pixel (kanan dan kiri)
- Harga Rp 160.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status : Tersedia
- Keterangan : Iklan akan dipasang  floating/melayang di kanan kiri blog dan paling strategis
2. Paket Floating Banner Kanan atau Kiri Saja
- Ukuran Banner 160x600 pixel (kanan atau kiri)
- Harga Rp 80.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status : Kiri (Tersedia) kanan (Tersedia)
- Keterangan : Iklan akan dipasang  floating/melayang di kanan kiri blog dan paling strategis
3. Paket Header Banner
- Ukuran Banner 728x90 pixel
- Harga Rp 75.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status :  (Tersedia)
- Keterangan : Iklan akan dipasang  pada header blog disamping banner Tittle blog dan sangat strategis.
4. Paket Sidebar
- Ukuran Banner 300x250 pixel
- Harga Rp 50.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status :  ( Tersedia )
- Keterangan : Iklan akan dipasang  pada sidebar blog disebelah kanan blog paling atas dan sangat strategis.
5. Paket Banner Diatas Judul Posting
- Ukuran Banner 628x80 pixel
- Lihat Posisi Iklan  (Coming Soon)
- Harga Rp 60.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status :  (Tersedia)
- Keterangan : Iklan akan dipasang  diatas judul postingan blog , sangat strategis, dan akan terus muncul di setiap judul posting
6. Paket Sidebar Tengah
- Ukuran Banner 300x250 pixel
- Harga Rp 40.000,-
- Durasi : Selama 1 Bulan
- Format Banner : JPG , PNG , GIF
- Status :  (Tersedia)
- Keterangan : Iklan akan dipasang  pada sidebar blog disebelah kanan blog tengah

Syarat & Ketentuan:
  • Blog ini tidak menerima iklan yang mengandung unsur perjudian, pornografi, SARA, dan hal-hal yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Blog ini tidak bertanggung jawab terhadap segala isi materi iklan yang ditayangkan. Materi iklan sepenuhnya tanggung jawab pemasang iklan.
  • Iklan tidak mengandung materi yang berbau Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), Pornografi, Obat-obatan terlarang, dan lain-lain
  • Materi iklan sepenuhnya tanggun jawab advertiser.
  • Banner iklan dibuat oleh advertiser dengan ukuran tidak lebih dari 100 KB.
  • Iklan akan ditayangkan selambat-lambatnya 1×24 jam setelah pembayaran.
  • Perpanjangan iklan harap dikonfirmasikan sebelum 7 hari iklan selesai tayang.
  • Banner iklan tidak boleh terlalu vulgar.
  • Pembayaran yang sudah dilakukan tidak boleh diminta kembali.
  • Harga, syarat dan ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu.
Untuk memesan iklan dan informasi pembayaran, silahkan klik Contact Me atau hubungi via Email di arykristanto1@gmail.com. Silahkan sertakan url/alamat web anda dan juga url gambar/banner. Terimakasih atas perhatiannya.














































Monday, 25 May 2015

Bahasa Dan Logika Dalam Berkomunikasi

By ary dwi k | At 20:00 | Label : | 0 Comments

oisebagai makhluk yang berakal budi manusia tidak bisa lepas dari kegiatan berpikir. Dalam keadaan sendiri manusia berpikir tentang apa yang akan dibicarakan atau dikerjakan besok atau kelak ketika bertemu seseorang, atau kelak ketika datang situasi kondisi tertentu. Ketika bertemu sesama manusia, ia terus berpikir dan mengkomunikasikan hasil pikirannya. Bahkan bisa jadi kedua belah pihak saling diam, tetapi dalam benaknya berkata-kata.

Sebagai alat berpikir bahasa tidak lepas dari logika atau penalaran. Logika atau penalaran merupakan proses berpikir berusaha menghubungkan evidensi-evidensi menuju suatu rangkaian, inferensi atau simpulan yang mengandung nilai kebenaran. Baik tidaknya atau atau benar tidaknya suatu ekspresi bahasa (kalimat,paragraph,wacana) salah satunya terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai kebenaran berdasarkan akal sehat, hukum sebab-akibat, fakta-fakta atau hukum-hukum alam.

Macam-macam hubungan logis antar evidensi itu antara lain sebagai berikut :

1. Penggabungan, misal :

· Tenaga kami terbatas. Lagi pula waktu yang tersedia amat sempit

· Disana kami membuka warung kecil-kecilan. Disamping itu kami juga membuka wartel

2. Urutan waktu/kronologis, misal :

· Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebesar 50 poin. Bulan depan bank Indonesia berencana menurunkan suku bunga sebesar 50 poin lagi

· Honda mula-mula hanya perusahaan kecil yang didirikan oleh soichiro Honda, seorang mekanik otomotif. Kini Honda telah menjadi perusahaan multinasional

3. Pemilihan, misal :

· Menghadapi naiknya dollar pemerintah c.q. bank Indonesia harus memilih apakah melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga

· Untuk mengatasi sakit gigi, dokter memberikan alternative apakah diobati saja tetapi sembuhnya hanya sementara, dipangkas akarnya tetapi biayanya mahal atau dicabut

4. Pertentangan, misal :

· Rumah itu bagus namun konstruksinya kurang kuat

· Profit marginnya tipis sekali tetapi omzetnya besar. Hal ini lebih baik daripada profit margin lebar tetapi omzetnya kecil

5. Penguatan, misal :

· Pasien itu luka parah. Ia duduk pun tak dapat apalagi berdiri

· Dengan pertumbuhan ekonomi 5% saja pengangguran terus bertambah. Apalagi kalau pertumbuhan ekonomi mengalami minus 13% seperti waktu krisis 1997

6. Waktu, misal ;

· Beberapa minggu setelah terjadi gempa, bahan bangunan laris sekali

· Sewaktu dijajah jepang,penderitaan bangsa Indonesia sungguh tak terperikan

7. Perbandingan, misal:

· Untuk daerah rawan gempa, konstruksi rangka atap baja jauh lebih aman daripada rangka beton bertulang

· Banyak juga yang beranggapan bahwa menyimpan emas lebih aman dariapada menyimpan uang

8. Akibat-sebab, misal;

· Omzet toko besi dan bangunan melonjak karena dana rekonstruksi rumah korban gempa sudah turun

· Lebih dari 140.000 orang tewas akibat gelombang tsunami aceh

9. Sebab-akibat, misal :

· Biaya pendidikan mahal bagi sebagian besar masyarakat kita sehingga banyak anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya

· Penebangan hutan secara merajalela. Akibatnya banyak hutan yang kini gundul

10. Syarat, misal :

· Cita-cita mu menjadi pegusaha akan tercapai asal kamu berusaha secara sungguh-sungguh disertai doa

· Hatimu akan tenang kalau kamu menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum

11. Tak bersyarat, misal:

· Ia akan meneruskan sekolah meskipun orang tuanya tidak sanggup lagi membiayainya

· Walaupun gagasannya untuk mendaur ulang sampah dicemooh banyak orang, ia tak peduli

12. Pengandaian, misal :

· Andaikata diselesaikan di pengadilan, tentu perkara ini menjadi perhatian publik

· Kalau kita datang ke bank lebih pagi, tentu tidak mengantri selama ini

13. Tujuan, misal:

· Agar kualitas guru meningkat, guru akan disertifikasi

· Kami menggunakan pupuk alami agar kesuburan tanah tidak rusak

14. Isi, misal:

· Dalam rapat kemarin direktur mengatakan bahwa besarnya gaji akan didasarkan prestasi kerja bukan pada senioritas

· Melalui suratnya ibu bertanya apakah saya sudah selesai kuliah

15. Cara, misal ;

· Dia membuka-buka kamus sambil sesekali mencatat kata-kata yang penting baginya

· Janda itu menghidupi ketiga anaknya dengan berjualan sayur-mayur dipinggir jalan

16. Perkecualian, misal:

· Tidak ada yang diperbolehkan masuk ruang isolasi, kecuali petugas rumah sakit atau dokter

· Tenaga paramedis tidak boleh membuka praktik pengobatan, kecuali dibawah pengawasan dokter

17. Contoh, misal:

· Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan para calon bupati. Misalnya mencuri start kampanye dan black campaign

· Pembenrantasan korupsi akhir-akhir ini tampak lebih serius. Buktinya banyak pejabat baik legislatif maupun eksekutif yang kini menjadi pesakitan di pengadilan

Disemua Aspek Kehidupan Perlu Aturan

By ary dwi k | At 19:57 | Label : | 0 Comments

peraturanDalam kehidupan ini banyak sekali perintah, bahkan secara hiperbolis boleh dikatakan bahwa kehidupan ini penuh dengan perintah. Perintah-perintah itu terjelma dalam aneka bentuk. Ditingkat rumah tangga ada aturan-aturan rumah tangga yang harus dijalankan oleh masing-masing anggotanya. Di rumah tangga juga terdapat alat-alat rumah tangga dan yang penggunaannya harus mengikuti aturan atau petunjuk penggunaan yang benar. Lebih-lebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat banyak sekali aturan perundangan dan aturan main dengan segala implikasinya yang harus dipatuhi atau dijalankan oleh semua pihak

Didunia kerja juga terdapat aneka bentuk perintah yang harus dijalankan dan aneka macam aturan yang harus dipatuhi. Di dunia kerja terdapat aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, seperti aturan tetang recruitmen pegawai,sistem penggajian, sistem kenaikan pangkat, mutasi dan sebagainya. Dalam proses produksi, perusahaan juga menetapkan prosedur-prosedur yang harus di ikuti, seperti pengoperasian mesin produksi, quality control, termasuk sistem pengadministrasiannya

Aturan dan petunjuk di semua aspek kehidupan memang harus ada. Aturan dan petunjuk itu tidak lain juga merupakan perintah yang harus di jalankan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tanpa aturan dan dan petunjuk untuk dijalakan sebagai pedoman, tujuan bersama tidak akan terwujud

Agar dapat menjalankan aturan, petunjuk atau rintah dengan baik, tahap pertama kita harus benar-benar memahami aturan, perintah atau petunjuk tersebut. Manifestasi pemahaman itu antara lain :

- Dapat menjawab pertanyaan tentang aturan, petunjuk atau perintah tersebut

- Dapat merumuskan kembali secara verbal (dengan kata-kata) atau non verbal (dengan tabel)

Setelah benar-benar memahami tahap berikutnya ialah merencanakan tindak lanjut. Selanjutnya rencana itu kita perlu konfirmasi kepada atasan untuk mengetahui tepat tidaknya apa yang akan kita lakukan dari kacamata pimpinan

Materi Dan Perubahannya Kimia Lengkap

By ary dwi k | At 19:42 | Label : | 0 Comments

imagesMateri adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang (volume).
Materi dapat berwujud sebagai berikut:
· Padat (solid)
· Cair (liquid)
· Gas
Perubahan materi dibagi menjadi dua yakni perubahan Fisika (perubahan fisis) dan perubahan kimia (reaksi kimia).
1. Sifat - sifat Materi
Sifat - sifat materi meliputi sifat fisis yaitu sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, dan sifat kimia yaitu sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru.
2. Perubahan Materi
a. Perubahan Fisika
Perubahan Fisika adalah suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru, jadi dalam perubahan fisika, materi hanya mengalami perubahan wujud.
Contoh:
Garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Jika larutan garam/gula dipanaskan sampai semua pelarut menguap akan diperoleh gula/garam kembali.
Perubahan wujud
gas > padat = menyublim
padat > gas = menyublim
padat > cair = mencair
cair > padat = membeku
cair > gas = menguap
gas > cair = mengembun
b. Perubahan Kimia
Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru.
Contoh:
· Rokok yang dibakar akan menghasilkan abu dan asap.
· Tumbuhan hijau berfotosintesis mengubah karbondioksida dan air menjadi karbohidrat dan air
CO2 + H2O Matahari + Klorofil karbohidrat + O2
reaktan hasil reaksi
Tanda - tanda yang menyertai reaksi kimia:
· Perubahan warna
· Perubahan suhu
· Terjadinya endapan
· Pembentukan gas

Hukum kekekalan reaksi kimia:
“Dalam reaksi kimia massa zat - zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama”

SISTEM PERIODIK UNSUR

clip_image001

Pada abad ke-19 para ahli kimia mulai dapat menghitung massa atom secara akurat. Adanya kesamaan sifat yang ditemukan pada beberapa unsur menarik perhatian para ahli kimia untuk mulai mengelompokannya.

A. PERKEMBANGAN SISTEM PERIODIK
Usaha pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dilakukan agar unsur-unsur tersebut mudah dipelajari.
1. Triade Dobereiner
Pada tahun 1829, Johan Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah diketahui pada saat itu. Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkan unsur-unsur tersebut menurut kemiripan sifatnya. Ternyata tiap kelompok terdiri dari tiga unsur sehingga disebut triade. Apabila unsur-unsur dalam satu triade disusun berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka unsur kedua merupakan rata-rata dari sifat dan massa atom dari unsur pertama dan ketiga.
2. Teori Oktaf Newland
Pada tahun 1864, John Alexander Reina Newland menyusun daftar unsur yang jumlahnya lebih banyak. Susunan Newland menunjukkan bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka unsur pertama mempunyai kemiripan sifat dengan unsur kedelapan, unsur kedua sifatnya mirip dengan unsur kesembilan, dan seterusnya. Penemuan Newland ini dinyatakan sebagai Hukum Oktaf Newland.
Pada saat daftar Oktaf Newland disusun, unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn) belum ditemukan. Gas Mulia ditemukan oleh Rayleigh dan Ramsay pada tahun 1894. Unsur gas mulia yang pertama ditemukan ialah gas argon. Hukum Oktaf Newland hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah.
3. Sistem Periodik Mendeleev
Pada tahun 1869, tabel sistem periodik mulai disusun. Tabel sistem periodik ini merupakan hasil karya dua ilmuwan, Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman. Mereka berkarya secara terpisah dan menghasilkan tabel yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Mendeleev menyajikan hasil kerjanya pada Himpunan Kimia Rusia pada awal tahun 1869, dan tabel periodik Meyer baru muncul pada bulan Desember 1869.
Mendeleev yang pertama kali mengemukakan tabel periodik, maka ia dianggap sebagai penemu tabel sistem periodik yang sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik Mendeleev pertama kali diterbitkan dalam jurnal ilmiah Annalen der Chemie pada tahun 1871.
Hal penting yang terdapat dalam sistem periodik Mendeleev antara lain sebagai berikut:
a. dua unsur yang berdekatan, massa atom relatifnya mempunyai selisih paling kurang dua atau satu satuan;
b. terdapat kotak kosong untuk unsur yang belum ditemukan, seperti 44, 68, 72, dan 100;
c. dapat meramalkan sifat unsur yang belum dikenal seperti ekasilikon;
d. dapat mengoreksi kesalahan pengukuran massa atom relatif beberapa unsur, contohnya Cr = 52,0 bukan 43,3.
a. Kelebihan sistem periodik Mendeleev
1) Sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur.
2) Valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya.
3) Dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong.
b. Kekurangan sistem periodik Mendeleev
1) Panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan.
2) Beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, contoh : Te (128) sebelum I (127).
3) Selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4 sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat.
4) Valensi unsur yang lebih dari satu sulit diramalkan dari golongannya.
5) Anomali (penyimpangan) unsur hidrogen dari unsur yang lain tidak dijelaskan.
4. Sistem Periodik Modern
Pada tahun 1914, Henry G. J. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya. Penempatan Telurium dan Iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom.
Telurium mempunyai nomor atom 52 dan iodin mempunyai nomor atom 53. Sistem periodik modern bisa dikatakan sebagai penyempurnaan sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan.
Jumlah periode dalam sistem periodik ada 7 dan diberi tanda dengan angka:

- Periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan berisi 2 unsur

- Periode 2 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur

- Periode 3 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur

- Periode 4 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur

- Periode 5 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur

- Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang dan berisi 32 unsur, pada periode ini terdapat unsur Lantanida yaitu unsur nomor 58 sampai nomor 71 dan diletakkan pada bagian bawah

- Periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap karena mungkin akan bertambah lagi jumlah unsur yang menempatinya, sampai saat ini berisi 24 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut Aktinida, yaitu unsur bernomor 90 sampai nomor 103 dan diletakkan pada bagian bawah.
Jumlah golongan dalam sistem periodik ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Ada dua golongan besar, yaitu golongan A (golongan utama) dan golongan B (golongan transisi). Golongan B terletak antara golongan IIA dan golongan IIIA.
Nama-nama golongan pada unsur golongan A
• Golongan IA disebut golongan alkali
• Golongan IIA disebut golongan alkali tanah
• Golongan IIIA disebut golonga boron
• Golongan IVA disebut golongan karbon
• Golongan VA disebut golongan nitrogen
• Golongan VIA disebut golongan oksigen
• Golongan VIIA disebut golongan halogen
• Golongan VIIIA disebut golongan gas mulia
Pada periode 6 golongan IIIB terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Pada periode 7 juga berlaku hal yang sama dan disebut unsur-unsur aktinida. Kedua seri unsur ini disebut unsur-unsur transisi dalam.
Unsur-unsur lantanida dan aktinida termasuk golongan IIIB, dimasukkan dalam satu
golongan karena mempunyai sifat yang sangat mirip.

B. SIFAT LOGAM
Sifat yang dimiliki oleh unsur sangat banyak. Pada bahasan ini, kita hanya akan membahas beberapa sifat dari unsur. Berdasarkan sifat kelogamannya, secara umum unsur dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu unsur logam, unsur non logam, dan unsur metaloid (semi logam).
Logam banyak kita jumpai di sekitar kita, contohnya besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Pada umumnya logam mempunyai sifat fisis, antara lain:
1. penghantar panas yang baik;
2. penghantar listrik yang baik;
3. permukaan logam mengkilap;
4. dapat ditempa menjadi lempeng tipis;
5. dapat meregang jika ditarik.
Kemampuan logam untuk meregang apabila ditarik disebut duktilitas. Kemampuan logam meregang dan menghantarkan listrik dimanfaatkan untuk membuat kawat atau kabel. Kemampuan logam berubah bentuk jika ditempa disebut maleabilitas. Kemampuan logam berubah bentuk jika ditempa dimanfaatka untuk membuat berbagai macam jenis barang, misalnya golok, pisau, cangkul, dan lain-lain. Sifat-sifat di atas tidak dimiliki oleh unsur-unsur bukan logam (non logam).
Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron (memiliki energi ionisasi yang kecil), sedangkan unsur-unsur non logam cenderung menangkap elektron (memiliki energi ionisasi yang besar).
Dengan demikian, dapat dilihat kecenderungan sifat logam dalam sistem periodik, yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar dan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Jika kita lihat pada tabel periodik unsurnya, unsur-unsur logam berletak pada bagian kiri, sedangkan unsur-unsur non logam terletak di bagian kanan (lihat tabel periodik unsur).
Pada tabel periodik, batas antara unsur-unsur logam dan non logam sering digambarkan dengan tangga diagonal yang bergaris tebal. Unsur-unsur di daerah perbatasan mempunyai sifat ganda. Misalnya logam berilium (Be) dan aluminium (Al), logam-logam tersebut memiliki beberapa sifat bukan logam, dan biasa disebut unsur amfoter. Adapun logam yang berada di sebelahnya (dalam tabel periodik) yaitu Boron (B) dan Silikon (Si) merupakan unsur non logam yang memilki beberapa sifat logam, dan disebut unsur metaloid.

Konsep Mol

By ary dwi k | At 19:36 | Label : | 0 Comments

121230-pengertian-molMassa Atom Dan Massa Rumus

1. Massa Atom Relatif (Ar)
Massa atom relatif (Mr) merupakan perbandingan antara massa 1 atom dengan 1/12 massa 1 atom karbon 12
2. Massa Molekul Relatif (Mr)
Massa molekul relatif merupakan perbandingan antara massa 1 molekul senyawa dengan 1/12 massa 1 atom karbon 12.
Massa molekul relatif (Mr) suatu senyawa merupakan penjumlahan dari massa atom unsur-unsur penyusunnya.
Contoh:
Jika Ar untuk X = 10 dan Y = 50 berapakah Mr senyawa X2Y4 ?
Jawab:
Mr X2Y4 = 2 x Ar . X + 4 x Ar . Y = (2 x 10) + (4 x 50) = 220

Konsep Mol
1 mol adalah satuan bilangan kimia yang jumlah atom-atomnya atau molekul-molekulnya sebesar bilangan Avogadro dan massanya = Mr senyawa itu.

Jika bilangan Avogadro = L maka :
L = 6.023 x 1023
1 mol atom = L buah atom, massanya = Ar atom tersebut.
1 mol molekul = L buah molekul massanya = Mr molekul tersehut.
Massa 1 mol zat disebut sebagai massa molar zat

Contoh:
Berapa molekul yang terdapat dalam 20 gram NaOH ?
Jawab:
Mr NaOH = 23 + 16 + 1 = 40
mol NaOH = massa / Mr = 20 / 40 = 0.5 mol
Banyaknya molekul NaOH = 0.5 L = 0.5 x 6.023 x 1023 = 3.01 x 1023 molekul.
1. Apa yang dimaksud dengan Ar dan Mr ?
2. Tentukan harga Mr masing-masng senyawa berikut :
a. H2O b. CaCO3
( Ar H = 1, O = 16, Ca = 40, C = 12 )
3. Apa yang dimaksud dengan konsep mol ?
4. Jelaskan konsep mol yang brkaitan dengan bilangan avogadro !

Hukum-Hukum Dasar Ilmu Kimia

STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksinya.
1. HUKUM KEKEKALAN MASSA = HUKUM LAVOISIER
“Massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap”.
Contoh:
hidrogen oksida®hidrogen + oksigen
(4g) (32g) (36g)
2. HUKUM PERBANDINGAN TETAP = HUKUM PROUST
“Perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap”

Contoh:
a. Pada senyawa NH3 : massa N : massa H
= 1 Ar . N : 3 Ar . H
= 1 (14) : 3 (1) = 14 : 3
b. Pada senyawa SO3 : massa S : massa 0
= 1 Ar . S : 3 Ar . O
= 1 (32) : 3 (16) = 32 : 48 = 2 : 3

Keuntungan dari hukum Proust:
bila diketahui massa suatu senyawa atau massa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut make massa unsur lainnya dapat diketahui.

Contoh:
Berapa kadar C dalam 50 gram CaCO3 ? (Ar: C = 12; 0 = 16; Ca=40)
Massa C = (Ar C / Mr CaCO3) x massa CaCO3
= 12/100 x 50 gram = 6 gram
massa C
Kadar C = massa C / massa CaCO3 x 100%
= 6/50 x 100 % = 12%
3. HUKUM PERBANDINGAN BERGANDA = HUKUM DALTON
“Bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana”.

Contoh:

Bila unsur Nitrogen den oksigen disenyawakan dapat terbentuk,
NO dimana massa N : 0 = 14 : 16 = 7 : 8
NO2 dimana massa N : 0 = 14 : 32 = 7 : 16
Untuk massa Nitrogen yang same banyaknya maka perbandingan massa Oksigen pada senyawa NO : NO2 = 8 :16 = 1 : 2
4. HUKUM-HUKUM GAS
Untuk gas ideal berlaku persamaan : PV = nRT

dimana:
P = tekanan gas (atmosfir)
V = volume gas (liter)
n = mol gas
R = tetapan gas universal = 0.082 lt.atm/mol Kelvin
T = suhu mutlak (Kelvin)

Perubahan-perubahan dari P, V dan T dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan kondisi-kondisi tertentu dicerminkan dengan hukum-hukum berikut:

A.
HUKUM BOYLE
Hukum ini diturunkan dari persamaan keadaan gas ideal dengan
n1 = n2 dan T1 = T2 ; sehingga diperoleh : P1 V1 = P2 V2

Contoh:
Berapa tekanan dari 0 5 mol O2 dengan volume 10 liter jika pada temperatur tersebut 0.5 mol NH3 mempunyai volume 5 liter den tekanan 2 atmosfir ?

Jawab:
P1 V1 = P2 V2
P2 = 1 atmosfir®2.5 = P2 . 10
B. HUKUM GAY-LUSSAC
“Volume gas-gas yang bereaksi den volume gas-gas hasil reaksi bile diukur pada suhu dan tekanan yang sama, akan berbanding sebagai bilangan bulat den sederhana”.

Jadi untuk: P1 = P2 dan T1 = T2 berlaku : V1 / V2 = n1 / n2

Contoh:
Hitunglah massa dari 10 liter gas nitrogen (N2) jika pada kondisi tersebut 1 liter gas hidrogen (H2) massanya 0.1 g.
Diketahui: Ar untuk H = 1 dan N = 14

Jawab:
x = 14 gram® 10/1 = (x/28) / (0.1/2) ®V1/V2 = n1/n2
Jadi massa gas nitrogen = 14 gram.
C. HUKUM BOYLE-GAY LUSSAC
Hukum ini merupakan perluasan hukum terdahulu den diturukan dengan keadaan harga n = n2 sehingga diperoleh persamaan:
P1 . V1 / T1 = P2 . V2 / T2
D. HUKUM AVOGADRO
“Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah mol yang sama. Dari pernyataan ini ditentukan bahwa pada keadaan STP (0o C 1 atm) 1 mol setiap gas volumenya 22.4 liter volume ini disebut sebagai volume molar gas.

Contoh:
Berapa volume 8.5 gram amoniak (NH3) pada suhu 27o C dan tekanan 1 atm ?
(Ar: H = 1 ; N = 14)

Jawab:
85 g amoniak = 17 mol = 0.5 mol

Volume amoniak (STP) = 0.5 x 22.4 = 11.2 liter

Berdasarkan persamaan Boyle-Gay Lussac:

P1 . V1 / T1 = P2 . V2 / T2
V2 = 12.31 liter®1 x 112.1 / 273 = 1 x V2 / (273 + 27)

Sunday, 24 May 2015

Sarana-sarana Hubungan Internasional

By ary dwi k | At 23:18 | Label : | 1 Comments

globalisasia. Diplomasi

Diplomasi dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi mencakup kegiatan:

i.     menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut.

ii.    menyesuaikan kepentingan dari negara lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan daya dan tenaga yang ada padanya.

iii.   menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.

iv.   mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya.

Kegagalan dalam melaksanakan diplomasi dapat mengakibatkan timbulnya konflik dan ini akan berakibat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hubungan internasional modem suatu negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari peperangan. Kekurangan akan keterampilan dalam berdiplomasi akan mengundang konflik antarbangsa dan mengancam perdamaian dunia.

b. Propaganda

Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum

·         Propaganda lebih ditujukan pada rakyat Negara lain daripada kepada pemerintahannya;

·         Propaganda untuk keuntungan diri sendiri, perjuangan untuk kepentingan nasional dari Negara yang membuat propaganda.

Propaganda dilakukan dengan menggunakan alat semisal radio gelombang jarak pendek, televisi, internet dll, dalam menggunakan propaganda dapat digunakan cara; menyajikan pemberitaan dan informasi yang sefaktual dan seobyektif mungkin dan membiarkan pendengar/pembaca propaganda menyimpulkan sendiri. Bisa juga dengan terknik ‘bohong besar’.

Teknik ‘bohong besar’ pernah digunakan Hitler dengan sangat efektif. Karena berdasarkan alasan yang dikembangkannya, yaitu: bahwa ‘suatu kebohongan asal saja cukup besar dan sering diulang-ulang akan dipercaya oleh orang banyak, setidak-tidaknya sebagian diantaranya’ (J. Frankel, 1980).

c. Ekonomi

Sarana ekonomi biasanya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Dalam masa damai perdagangan dan bantuan internasional sangat penting. Dalam masa perang berbagai tindakan perang ekonomi juga sering digunakan.

Pada tingkat tertentu, semua Negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi sendiri di dalam negerinya. Sebalinya, mereka juga menjual barang ke Negara lain sehingga dapat membayar apa yang diimportnya dengan menggunakan keuntungan yang diperolehnya.

d. Kekuatan militer dan perang

Kekuatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat dapat membuat suatu Negara tak memiliki rasa percaya diri. Mereka tak mampu menghindari tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman yang dilancarkan lawan, yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya.

Pembahasan Partai Politik

By ary dwi k | At 23:14 | Label : | 0 Comments

13440155545820503411. SISTEM KEPARTAIAN

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik.

Sistem partai di Negara manapun dalam suatu jangka waktu tertentu memiliki persamaan – persamaan dan perbedaan – perbedaan sistem yaitu;

1. sistem partai pluralistis

2. sistem partai dominant

2. SYARAT – SYARAT PENDIRIAN PARTAI POLITIK

1. Partai politik harus didirikan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Dalam pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

3. Pendirian Partai Politik harus disertai dengan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

4. Anggaran Dasar (AD) partai politik memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri partai politik;

b. visi dan misi partai politik

c. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;

d. tujuan dan fungsi partai politik;

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f. kepengurusan partai politik;

g. peraturan dan keputusan partai politik;

h. pendidikan politik; dan

i. keuangan partai politik

5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

6. Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

3. TUJUAN PARTAI POLITIK

Tujuan umum Partai Politik adalah :

a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. FUNGSI PARTAI POLITIK

Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (1981), ada 4 (empat) yaitu :

1. fungsi agregasi.

Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik.

2. fungsi edukasi.

Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

3. fungsi artikulasi.

Partai merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa.

4. fungsi rekrutmen.

Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi.
Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah. (Macridis : dalam buku karya Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988).

5. HAK PARTAI POLITIK

1. Perlakuan sama adil, sederajat dari negara

2. Mengatur RTO secara mandiri

3. Ikut pemilu

4. Mencalonkan pres & wapres dll.

6. KEWAJIBAN PARTAI POLITIK

1. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945

2. Menjaga keutuhan NKRI

3. Menjunjung tinggi hukum, demokrasi, HAM

4. Menyukseskan PEMILU dan Pembangunan dll.

Perjanjian Internasional Yang bermanfaat bagi Indonesia

By ary dwi k | At 23:11 | Label : | 0 Comments

index1. Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketertiban dunia hanya mungkin terwujud jika setiap negara hidup berdampingan secara damai. Apabila setiap negara tidak berkeinginan untuk menyerang negara lain, melanggar hak asasi manusia, atau bertindak sewenang-wenang, maka perdamaian dunia akan terwujud.

Hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain secara damai merupakan dambaan bagi setiap bangsa yang beradab di dunia. Secara fisik maupun psikis (kejiwaan), Kati nurani manusia sangat merindukan rasa damai, aman, tertib dan tenteram dalam suasana perikeadilan dan perikemanusiaan.

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Dengan melakukan kerjasama internasional maka akan lebih menjamin persahabatan antar bangsa. Manfaat yang dapat diperoleh dan kerjasama antarbangsa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Ideologi, akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan/falsafah negara.

b. Bidang Politik, sama-sama berorientasi path kepentingan nasional.

c. Bidang Ekonomi, adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan, terjadinya hubungan perdagangan eksport import.

d. Bidang Sosial Budaya, saling melengkapi namun tetap berpedoman pada kepribadian bangsa masing­masing.

e. Bidang Pertahanan dan Keamanan, adanya latihan perang bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan.

Bangsa Indonesia menjalin hubungan internasional atau hubungan antarbangsa. Indonesia melaksanakan kebijaksanaan tersebut dalam wujud hubungan luar negeri. Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh bangsa Indonesia didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

2. Bentuk-bentuk Kerjasama dan Perjanjian Indonesia dengan Negara Lain

Keikutsertaan Indonesia dalam hubungan internasional merupakan perwujudan salah satu tujuan nasional yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan tersebut dinyatakan dengan membentuk organisasi internasional, di mana Indonesia sebagai anggotanya memprakarsai pembentukan kerjasama internasional dar4rnenjadi anggota suatu organisasi internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam hubungan internasional terjadi, baik dalam bentuk organisasi internasional maupun kerjasama internasional, antara lain: Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non B I ok (GNB), ASEAN (Association of South East Asian Nations), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), APEC (Asia Pa s i fic Economi Cooperation), OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kerjasama internasional perlu dikembangkan sikap-sikap positif, antara lain sebagai berikut:

a. Adanya kemampuan dan kesiapan diri) untuk memperkenalkan kebudayaan nasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga.

b. Mengikuti perkembangan dunia dengan cermat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah nyata

c. secara dini apabila terjadi masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional

d. Mewujudkan tata ekonomi yang tidak dapat mengganggu stabilitas nasional.

e. Kesiapan dan kemampuan diri untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial

3. Hasil-hasil Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia

Bagi Indonesia, kerjasama internasional mempunyai arti untuk mewujudkan dunia yang tertib damai, dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan semua bangsa dan membina kerjasama di segala bidang demi kesejahteraan bersama. Kerjasama perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indone­sia beserta hasil-hasilnya dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a.    ASEAN

Dalam rangka meningkatkan ketjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya melalui ASEAN  Indonesia aktif merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

b.    Organisasi Konferensi Islam (OKI)

OKI merupakan forum kerjasama antara negara-negara Islam dan negara-negara mayoritas berpenduduk Islam, untuk meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

c.    OPEC

Melalui OPEC, Indonesia berupaya mempertahankan stabilitas dan pengembangan ekonomi negara OPEC pada khususnya, dan dunia pada umumnya.

d.    Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations)

Indonesia mendapat bantuan melalui badan-badan khusus PBB. Sebagai contoh di bidang pangan dan pertanian melalui FAO, bidang kesehatan lewat WHO, bidang permodalan bantuan lewat IBRD, sedangkan dalam bidang kesehatan anak-anak Indonesia mendapat bantuan dan UNICEF

e.    Lembaga Keuangan Internasional

Indonesia memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB.

f.     APEC

Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam APEC

g.    Konferensi Asia Afrika (KAA)

Bersama-sama dengan India, Pakistan, Birma da1i Srilanka dan Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menghasilkan Dasa Sila Bandung, yang isinya adalah sebagai berikut:

1) menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);

2) menghormati kedaulatan dan integritas territorial semua bangsa;

3) mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar ataupun kecil;

4) tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain;

5) menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan din sendiri secara sendirian ataupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB;

6) tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dan salah satu negara-negara besar, dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain;

7) tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi ataupun penggunanaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara;

8) menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB;

9) memajukan kepentingan bersama dan kerja sama;

10) menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

h. Perjanjian Internasional tentang Garis Landas Kontinen Indonesia telah mengadakan perjanjian internasional untuk menyelesaikan masalah garis landas kontinen, antara lain sebagai berikut:

1) Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, pada tanggal 27 Oktober 1969 '

2) Persetujuan antara Indonesia dengan Austr'ilia, mengenai Laut Timor dan Laut Arafuru, pada tanggal 18 Mei 1971

3) Perjanjian antara Indonesia dan Thailand mengenai Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman, pada tanggal 17 Desember 1971

4) Persetujuan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengenai landas kontinen bagian utara, pada tanggal 21 Desember 1971

Peran Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan serta kerja sama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan, demi terwujudnya tatanan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial

Tipe-tipe Sistem Politik

By ary dwi k | At 17:25 | Label : | 0 Comments

funny-America-Economy-cartoonKlasifikasi sistem politik yang banyak dianut sekarang ini adalah pembagian sistem politik modern antara demokrasi dan kediktatoran (otoriter). Sistem politik yang banyak dikembangkan Negara adalah sistem politik demokrasi, sedangkan sistem politik dictator adalah kebalikan dari sistem politik demokrasi. Ada 6 tipe sistem politik adalah sebagai berikut

a. Sistem politik asepali

Yaitu sistem politik yang tidak memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif dan sistem kepartaian

b. Sistem politik prosepali

Yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif tetapi tidak memiliki birokrasi, legislatif dan kepartaian

c. Sistem politik ortosepali

Yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif dan birokrasi tetapi tidak memiliki legislatif dan kepartaian

d. Sistem politik heterosepali

Sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi dan legislatif tetapi tidak memiliki sistem kepartaian

e. Sistem politik metasepali

Yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi dan legislatif tetapi tidak memiliki sistem kepartaian

f. Sistem politik suprasepali

Yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif dan sistem kepartaian, serta tambahan organ Negara lainnya

Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Berbangsa & Bernegara

By ary dwi k | At 17:22 | Label : | 0 Comments

1294398781. Perilaku Positif dalam Upaya Peningkatan Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

Dalam rangka meningkatkan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan sebagai warga Negara perlu dikembangkan perilaku positif, antara lain sebagai berikut :

a. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan

b. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain

c. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan

d. Suka bekerja keras

e. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama

f. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata

2. Makna Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Keterbukaan dan jaminan keadilan dalam pembukaan UUD 1945

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke -1 menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu…….perikemanusiaan dan perikeadilan”.kata perikeadilan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan, mereka dari segala ketidakadilan dan segala sesuatu yang tidak adil termasuk penjajahan harus dihapuskan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 menyatakan “……dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia…….yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur “. Kata “keadilan” dalam kalimat tersebut menunujukkan kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan

Pembukaan UUD 1945, alinea ke -4 merumuskan tentang tujuan Negara dan dasar Negara sebagai berikut:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2) Memajukan kesejahteraan umum

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa

4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

b. Pentingnya keterbukaan dan keadilan

Kebenaran adalah perbuatann yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau kelaziman-kelaziman yqng sudah menetap di masyarakat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “kebenaran” berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, S.H., kebenaran berarti sesuai dengan kenyataan. Jadi, kebenaran pada pokoknya merupakan keadaan yang sesuai dengan kenyataannya. Suatu tindakan yang benar merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma, nilai dan peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

3. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, artinya bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan beragam kebudayaannya

Mereka semua menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia meskipun berbeda, mereka memiliki perasaan satu yaitu bangsa Indonesia, hal itu sesuai dengan semboyan bhineka tunggal ika

Tiap suku bangsa memiliki ciri dan budaya masing-masing. Perbedaan antara budaya bukanlah merupakan sebab pertikaian dan pertentangan. Setiap budaya dan masyarakatnya harus saling menghargai dan tidak boleh menguasai satu sama lain. Beberapa sikap yag perlu dijauhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut

a. Budaya suku bangsa sendiri dianggap lebih unggul dari suku bangsa lain (superior)

b. Membedakan suku antar bangsa dalam pergaulan (diskriminasi)

c. Berpusat pada budaya bangsa sendiri serta mengukur kebaikan berdasar budaya sendiri (etnocentris)

d. Berprasangka buruk pada suku bangsa lain (stereotip)

Dalam masyarakat multietnis sikap keterbukaan akan memperkuat kepercayaan dan kebersamaan. Sikap tertutup terhadap suku bangsa lain justru dapat menciptakan kecurigaan, ketidakpercayaan dan berprasangka-prasangka buruk dalam setiap pergaulan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mennciptakan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain ;

a. Mengadakan kunjungan antar daerah dan budaya

b. Mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah di seluruh nusantara

c. Menikmati kesenian, hasil budaya dan pentas kebudayaan suku bangsa lain

d. Membentuk kelompok atau organisasi lintas budaya

e. Melakukan dialog, pertemuan atau pertemuan dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa

4. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Bernegara

Dalam hidup bernegara, warga Negara berhubungan dengan Negara dan pemerintahnya. Keterbukaan kita sebagai warga Negara dapat diwujudkan dengan kesediaan untuk mencari dan mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Negara. Selain itu kita harus aktif dalam menyampaikan pendapat, gagasan, pertanyaan dan usul pada pemerintah menyangkut kebijakan yang dijalankan. Keterbukaan sebagai warga Negara adalah partisipasi warga Negara pada negaranya

Negara bersedia membuka diri tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri atau Negara lain. Negara yang menutup diri dari perkembangan luar justru akan terisolasi dari pergaulan internasional. Dewasa ini, suatu Negara tidak akan memanipulasi memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mau berhubungan dengan Negara lain

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberi arti penting, antara lain sebagai berikut :

a. Menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan

c. Mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan

d. Memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggaraan Negara

e. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan

f. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan

g. Mempermudah hubungan kerjasama dengan bangsa lain

Saturday, 23 May 2015

Perkembangan Budaya Politik

By ary dwi k | At 19:09 | Label : | 0 Comments

demokrasiDengan berkembangnya pengertian politik dikalangan masyarakat, maka perkembangan budaya politik dewasa ini semakin tampak jelas. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan budaya politik terlihat sebagai berikut

a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader bangsa

b. Kesadaran politik

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga Negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

c. Budaya politik

Dengan berkembangnya budaya politik yang sudah relatif maju akan dapat mempercepat perkembangan ppartisipasi warga Negara pada urusan pemerintah

d. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan apa orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik

Alat yang dapat dijadikan perantara dalam sosialisasi politik, antara lain sebagai berikut

a. Keluarga

Wadah penananman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga. Dalam keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal menyangkut poltik sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh anak

b. Sekolah

Disekolah, melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis

c. Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti, partai politik tersebut, setelah merekrut para anggota kader dan simpatisannya, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi dan generasi berikutnya baik pada saat kampanye maupun secara periodik. Partai politik harus menciptakan image (citra) memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat

Selain melalui sarana keluarga, sekolah, partai politiik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (pengalaman tokoh-tokoh politik yang telah ada). Melalui berbagai seminar atauoun debat yang di siarkan kepada masyarakat

Wednesday, 20 May 2015

Budaya Politik Partisipan

By ary dwi k | At 16:52 | Label : | 0 Comments

tpsadalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipan dicirikan dengan adanya orientasi yang tinggi terhadap semua objek politik, baik objek umum, input, output serta pribadinya sendiri selaku warga negara.
Pelaksanaan budaya politik partisipan juga dapat diterapkan oleh seorang pelajar dilingkungan sekolahnya.

B.PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 – 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin “Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihng-masing”. Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

· Rezim otoriter – warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik

· Rezim patrimonial – warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya.

· Rezim partisipatif – warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.

· Rezim demokratis – warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Penyebab Timbulnya Gerakan Kearah Partisipasi Politik

By ary dwi k | At 16:46 | Label : | 0 Comments

ss851387Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

B. JENIS – JENIS PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat “konstitusional” hingga yang bersifat merusak sarana umum.
Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam. Secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua: Pertama, partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Kedua, partisipasi secara non-konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri (PPIM, 2001).
Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.
Partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak fasilitas umum.

1. Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

Di negara demokrasi, partisipasi dapat ditunjukan di pelbagai kegiatan. Biasanya dibagi – bagi jenis kegiatan berdasarkan intensitas melakukan kegiatan tersebut. Ada kegiatan yang yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri besar sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.
Di Negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Prilaku warga Negara yang dapat dihitung itensitasnya adalah melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya ( voter turnout ) disbanding dengan warga Negara yang berhak memilih seluruhnya.
Di Amerika Serikat umumnya voter turnout lebih rendah dari Negara – Negara eropa barat. Orang Amerika tidak terlalu bergairah untuk member suara dalam pemilihan umum. Akan tetapi mereka lebih aktif mencari pemecahan berbagai masalah masyarakat serta lingkungan melalui kegiatan lain, dan menggabungkan diri dengan organisasi organisasi seperti organisasi politik, bisnis, profesi dan sebagainya.

2. Partisipasi Politik di Negara Otoriter

Di Negara otoriter seperti komunis, partisipasi masa diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Tetapi tujuan yang utama dari partisipasi massa dalam masa pendek adalah untuk merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern dan produktif. Hal ini memerlukan pengarahan yang ketat dari monopoli partai politik.
Terutama, persentase yang tinggi dalam pemilihan umum dinilai dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar persentase pemilih mencapai angka tinggi. Akan tetapi perlu diingat bahwa umumnya system pemilihan di Negara otoriter berbeda dengan system pemilihan di Negara Demokrasi, terutama karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan, dan para calon tersebut harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis.
Di luar pemilihan umum, partisipasi politik juga dapat di bina melalui organisasi – organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi – organisasi kebudayaan. Melalui pembinaan yang ketat potensi masayarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat community action terutama di Uni soviet dan China sangat intensif dan luas. Melebihi kegiatan Negara demokrasi di Barat. Tetapi ada unsur mobilisasi partisipasi di dalamnya karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh partai.
Di Negara – Negara otoriter yang sudah mapan seperti China menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang diharapkan. Jika kontrol ini dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya yang nantinya akan menimbulkan konflik yang akan mengganggu stabilitas. Seperti yang dilakuakn oleh China di tahun 1956/1957. Pada saat itu dicetuskannya gerakan “Kampanye Seratus Bunga” yaitu dimana masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan kritik. Namun pengendoran kontrol ini tidak berlangsung lama, karena ternyata tajamnya kritik yang disuarakan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Sesuda terjadi tragedy Tiananmen Square pada tahun 1989, ketika itu ratusan mahasiswa kehilangan nyawanya dalam bentrokan dengan aparat, dan akhirnya pemerintah memperketat kontrol kembali.

3. Partisipasi Politik di Negara Berkembang

Negara berkembang adalah negara – Negara baru yang ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara maju. Hal ini dilakukan karena menurut mereka berhasil atau tidaknya pembangunan itu tergantung dari partisipasi rakyat. Peran sertanya masyarakat dapat menolong penanganan masalah – masalah yang timbul dari perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Pembentukan identitas nasional dan loyalitas diharapkan dapat menunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.
Di beberapa Negara berkembang partisipasi bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Oleh karena itu jika hal ini terjadi di Negara- Negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi jika hal itu terjadi di Negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Di beberapa Negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi menghadapi masalah bagaimana caranya meningkatkan partisipasi itu, sebab jika tidak partisipasi akan menghadapi jalan buntu, dapat menyebabkan dua hal yaitu menimbulkan anomi atau justru menimbulkan revolusi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

1. Faktor Sosial Ekonomi
Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

2. Faktor Politik

Arnstein S.R (1969) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

a. Komunikasi Politik.

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. (Nimmo, 1993:8). Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika (Surbakti, 1992:119)
b. Kesadaran Politik.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000:14). Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 1985:22).

c. Pengetahuan Masyarakat terhadap

Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (RamlanSurbakti 1992:196).

d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai
kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu (Arnstein, 1969:215). Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik (Setiono,2002:65). Arnstein1969:215), kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik,
memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat (Widodo, 2000:192), untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan
agenda tuntutan mengenai pembangunan (Cristina, 2001:71).

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber

kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting,1993:13).

4. Faktor Nilai Budaya

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1999:25), Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27) atau peradapan masyarakat (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor
nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Pemerintahan Yang Baik

By ary dwi k | At 16:43 | Label : | 1 Comments

funny-America-Economy-cartoon1. Makna Penyelenggaraan Negara

Menurut UUD 1945 yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernagsa dan bernegara adalah pemerintah, hal ini termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Adapun penyelenggara Negara meliputi hal berikut

a. Penyelenggara Negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif)

b. Penyelenggara dalam arti luas yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif

Berdasarkan UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, penyelenggara Negara meliputi hal sebagai berikut

a. Penyelenggara Negara bidang legislatif, yaitu ketua MPR, ketua DPR, anggota MPR,DPR,DPRD dan DPD

b. Penyelenggaraan Negara dibidang eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota dan lain-lain

c. Penyelenggara Negara bidang yudikatif, yaitu hakim, jaksa, penyidik dan panitera

2. Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Good dalam istilah good governance mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Pengertian kedua adalah aspek-aspek fungsionl dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Bberdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :

a. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dengan elemen legitimasi, akuntabilitas, otonomi, devaluasi (pendelegasian wewenang) kekuasaan pada daerah dan adanya mekanisme control oleh masyarakat

b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta administrative yang berfungsi secara efektif dan efisien

Berikut beberapa pendapat atau pandangan tentang wujud pemerintahan yang baik (good governance), yaitu sebagai berikut

a. World Bank (2000)

Good governance adalah sesuatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang baik dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana dan investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrative yang berfungsi secara efektif dan efisien

b. UNDP

UNDP memberikan pengertian good governance sebagai salah satu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector swasta dan masyarakat

c. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000

Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat

d. Modul Sosialisasi AKIP (LAN dan BPKP 2000)

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

By ary dwi k | At 16:38 | Label : | 0 Comments

kabinet-ali-sastroamidjojoA. Demokrasi di Indonesia Sejak Orde Lama,Baru dan Reformasi

Pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara berbeda, hal ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan pandangan hidup, dan dasar negara serta tujuan negara tersebut. Sesuai dengan pandangan hidup dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan idiil dan landasan kkonstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 : “ Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”. Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

1. DEMOKRASI LIBERAL

Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal, kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu atau golongan. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus disesuaikan dengan mayoritas DPR, sebab kalau tidak sesuai kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum oposisi bukan membangun melainkan menyerang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak stabil.

Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat bermuncullah partai- partai politik bagai jamur di musim penghujan.

Keanggotaan badan konstituante yang dipilih dalam pemilu 1955, membagi aspirasi politik dalam dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan agama. Karena perbedaan di antara mereka tidak dapat diatasi dan tidak menemukan titik terang dalam hasil pemungutan suara dalam siding konstituante, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945 untuk menyelamatkan negara dan kemudian menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya

menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

2. DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini :

• Peran dominan presiden,

• Terbatasnya partai-partai politik,

• Berkembangnya pengaruh komunis,

• Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.

Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965. Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3 kemungkinan cara :

· Pembicaraan mengenai persolan tesebut ditangguhkan,

· Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan agar mengambil kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang ada, baik yang saling bertentangan maupun yang tidak,

· Pembicaraan mengebai persoalan tersebut ditiadakan.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan, yaitu :

· Pada tahun 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilu, sedangkan dalam penjelasan UUD ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenanguntuk membubarkan DPR

· Dengan ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, Ir.Soekarno diangkat presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden selama 5 tahun

· DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu ditonjolkan perannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan

· Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum

· Didirikan badan-badan ekstra kontitusional seperti front nasional yang dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunis internasional bahwa pembentukan front nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat

· Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi kian suram.

Dengan sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi sangat besar atau bahkan telah berlaku sistem pemusatan kekuasaan pada diri presiden. Gejala pemusatan kekuasaan ini bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan cenderung otoriter. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945, melainkan mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan, serta terjadinya kemerosotan dalam bidang ekonomi. Puncak dari segala keadaan ini adanya pemberontakan G 30 S/PKI. Dengan adanya G 30 S/PKI, masa demokrasi terpimpin berakhir dan dimulainya sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.

PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :

Kebebasan partai dibatasi Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk  kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2. Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :

Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Tugas DPR GR adalah sebagai berikut :

Melaksanakan manifesto politik
Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960.

Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

5. Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut.

Menyelesaikan Revolusi Nasional
Melaksanakan Pembangunan
Mengembalikan Irian Barat

6. Pembentukan Kabinet Kerja

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut.

Mencukupi kebutuhan sandang pangan
Menciptakan keamanan negara
Mengembalikan Irian Barat.

7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

8. Adanya ajaran RESOPIM

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

10. Pentaan Kehidupan Partai Politik

Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.

Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

11. Arah Politik Luar Negeri

Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:

a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai- partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959

c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.

e. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.

g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan
di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

Macam-macam Budaya Politik

By ary dwi k | At 16:34 | Label : | 1 Comments

20140618Dukungan-Untuk-Jokowi-180614-wsj-3Macam-macam budaya politik menurut beberapa para ahli

a. Gabriel Almond

Budaya politik diklarifikasikan menjadi tiga hal berikut

1) Budaya politik parokial, pada budaya politik ini partisipasi politik masih sangat rendah

2) Budaya politik kaula, pada budaya politik tahap ini sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya)

3) Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi

b. Powell

Budaya politik dibagi menjadi tiga kategori, seperti berikut

1) Sistem primitif of intermitten (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat)

2) Sistem tradisional dengan struktur pemeritahan yang berbeda-beda

3) Sistem modern yang mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan

c. Alfian

Budaya politik dikalrifikasikan menjadi empat sebagai berikut ini

1) Sistem budaya politik otoriter/totaliter

2) Sistem budaya politik anarki

3) Sistem budaya politik demokratis

4) Sistem budaya politik demokratis dalam transisi

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan budaya politik dibagi menjadi dua yaitu

a. Budaya politik militan

Budaya politik militan memandang perbedaan sebagai usaha yang menantang. Apabila terjadi suatu masalah budaya politik seperti ini mencari kambing hitam. Padahal peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan mungkin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Budaya politik ini menciptakan ketegangan dan dapat menimbulkan konflik, secara otomatis kerja sama tidak akan pernah terjalin

b. Budaya politik toleransi

Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Budaya politik seperti ini berusaha mencari kesepakatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan selalu bersikap terbuka dan bersedia kerjasama. Budaya politik ini bersikap netral dan mengkritisi ide-ide orang tanpa mencurigai orang tersebut

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2016. Educational Top Studies Files - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Blog Bamz