Friday, 21 November 2014

Makna Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

By ary dwi k | At 14:26 | Label : | 0 Comments

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan , konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu.. Secara harfiah ideology berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide/cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cit-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham.

2. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

     Berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang P4 ( Eka Prasetya Paca Karsa ), menyebutkan bahwa Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai Ideologi Nasional bangsa Indonesia.

     Adapun makna pancasila dari Ketetapan tersebut adalah adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila menjadi cita-cita normative bagi penyelenggaraan bernegara. Visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berke-Tuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan dan yang ber-Keadilan.

     Pancasila sebagai ideology nasional berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi serta sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur penyelesaian konflik.

     Dari sudut politik, Pancasila adalah sebuah konsensus politik, suatu persetujuan politik bersama antargolongan di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut :

1.Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cit-cita normatif penyelenggaraan bernegara.

2.Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

Pengertian Dan Makna Ideologi Negara

By ary dwi k | At 13:43 | Label : | 0 Comments

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ideologi adalah himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politik.

Ideologi berasal dari bahasa Latin

• Idea : gagasan, pemikiran, konsep, pengertian dasar, cita-cita

• Logos/Logia : ilmu

Ideologi adalah kumpulan gagasan/konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, tujuan.

Ideologi Negara : Ideologi dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara.

B. Unsur-unsur Ideologi :

a. Keyakinan berarti dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan vital dan konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan.

b. Mitos berarti setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran secara ostimistik-determistik. Artinya mengajarkan bagaimana Ideologi pasti akan dapat dicapai.

c. Loyalitas berarti dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal dari para pendukung.

Dalam Ideologi terdapat :

a. Gagasan atau pikiran yang beris nilaidengan disusun secara systematis

b. Diyakini kebenarannya

c. Berwujud tingkah lakunya yang diwujudnya dalam behidupan

d. Dikuatkan dalam lembaga resmi

Materi Macam-macam Sistem Politik

By ary dwi k | At 13:40 | Label : | 0 Comments

1. Komunisme

Diidentifikasikan dengan model pemerintahan satu partai yang memerintah dengan cara-cara diktator Contoh : RRC, dimana partai komunis memegang dan mendominasi pemerintahan dan DPR. Dalam hal ekonomi komunisme diibaratkan sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip hak milik umum atas semua alat produksi, penghapusan total/pembatasan hak-hak perseorangan/pribadi, serta persamaan dalam distribusi barang dan jasa untuk keperluan hidup.

2. Fasisme

Sebagai gerakan politik, muncul di Italia setelah Perang Dunia I dan menguasai negara itu tahun 1922 hingga 1943. Fasisme dikembangkan oleh Mussolini dan Nazisme Hitler. Gerakan ini merupakan perkembangan radikal dari teori negara yang telah dikembangkan dan mengatakan bahwa pengorbanan yang diberikan individu kepadanya merupakan ikatan substansi antara negara dan seluruh anggotanya. Pengorbanan tersebut dipandang sebagai wujud dari tugas dan kewajiban seseorang dalam negara. Fasisme menolak kembalinya liberalisme dengan segala macam institusi pendukungnya. Sebaliknya, fasisme mendekati nasionalisme. Negara menurut pandangan fasisme terlepas dan ada di atas semua perintah moral. Kebebasan individu dibatasi untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada negara.

3. Politik Liberal

Liberal berasal dari kata liberty yang artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan bertempat tinggal, kebebasan pribadi, kebebasan untuk menentang penindasan, dan sebagainya. Jadi, liberal adalah suatu sifat yang suka perubahan cepat, substansial, dan progresif berdasarkan kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

Dalam banyak hal liberalisme mendasarkan dari pada prinsip, bahwa setiap orang mempunyai hak-hak tertentu yang tidak dapat .dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan mana pun. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu telah dibawanya sejak lahir, sedangkan fungsi negara tidak lebih dari melindungi setiap individu dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Negara sama sekali tidak. dibenarkan untuk ikut campur dalam pelaksanaan hak tiap-tiap individu. Contoh negara yang menganut politik liberal ini adalah Amerika Serikat.

Pada dasarnya ada dua pilihan pokok dalam mengelola kehidupan bernegara, yaitu cara demokratis dan cara diktator/otoriter/totaliter. Mana yang akan dipilih, hal itu berkaitan dengan kedudukan rakyat dalam proses kehidupan bernegara: yaitu, apakah akan menempatkan rakyat, ke dalam kedudukan yang paling tinggi ataukah hanya menempatkan sebagian kecil rakyat dalam kedudukan tertinggi (berdaulat). Menempatkan rakyat dalam kedudukan tertinggi berarti meletakkan kedaulatan pada seluruh rakyat (demokrasi); sedangkan menempatkan sebagian kecil rakyat dalam kedudukan tertinggi berarti meletakkan kedaulatan pada elite (diktator/otoriter/totaliter).

1. Demokrasi

Austin Ranney (1982: 278) menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip­prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas (democracy is a form of government organized in accordance with the principles of popular sovereignty, political equality, popular consultation, and majority rule). Tampak bahwa ada empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu: (a) kedaulatan rakyat, (b) persamaan politik, (c) konsultasi kepada rakyat, dan (d) pemerintahan mayoritas.

Demokrasi yang tak terbatasi cenderung menjadi tirani mayoritas, di mana hak-hak minoritas menjadi tak terjamin. Kebebasan yang tak terbatasi akan mengarah pada ketidaktertiban yang merisaukan, di mana hak-hak pribadi atau kelompok selalu berada dalam ancaman. Karena itu, keamanan hak-hak manusia harus dijamin melalui tatanan politik yang ditetapkan dalam konstitusi, yang secara serentak memberi kekuasaan dan membatasi kekuasaan pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah (rakyat).

2. Kediktatoran

Kata diktator berasal dari istilah Inggris dictator. Kata ini berasal dari khazanah kehidupan kerajaan Romawi Kuno. Pada mulanya, apabila negara Roma diancam oleh pendudukan bangsa asing atau pemberontakan dalam negeri, dan Senat memandang bahwa prosedur-prosedur pemerintahan biasa tidak memadai untuk me ngatasi bahaya itu, maka Senat akan memilih seorang diktator. Diktator ini diberi kekuasaan mutlak untuk dalam waktu yang telah ditentukan menggunakan seluruh sumber daya untuk menyelamatkan negara. Jika bahaya telah reda, kekuasaan diktator harus dikembalikan kepada Senat dan rakyat, dan diktator pun kembali ke kedudukan semula, yaitu menjadi warga negara biasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat orang-orang yang mencari kedudukan dan kekuasaan sebagai diktatur melalui pem­berontakan atau dengan mengintimidasi senator. Para diktator ini memerintah dengan kekuasaan mutlak dan tidak bersedia mengem­balikan kekuasaannya kepada rakyat. Oleh karena itu, sesudah beberapa abad kemudian istilah diktator berubah pengertiannya menjadi seseorang yang memperoleh dan memegang kekuasaan mutlak secara tidak legal / sah. Istilah "kediktatoran" kini berarti; suatu bentuk pemerin.tah dimana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/sekelompok orang elite yang berkuasa.

Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Indonesia

By ary dwi k | At 13:37 | Label : | 0 Comments

Pelaksanaan sistim pemeritahan Indonesia sesungguhnya sama baik sebelum ataupun sesudah amandemen, tetapi amandemen tersebut mengubah peran dan hubungan antar presiden dan DPR, jika dahulu presiden memiliki peran dominan maka kini UUD 1945 memberi peran yang proporsional terhadap lembaga-lembaga negara

1. Kelebihan Sistim Pemerintahan Indonesia :

a. Lembaga eksekutif cukup produktif menghasilkan UU

b. Lembaga-lembaga penegak hukum ini tidak lagi kebal dari pengawasan, baik oleh lembaga bentukan negara maupun oleh masyarakat

c. MPR tidak lagi sedominan sebelum amandemen UUD 1945

d. DPR memiliki posisi politik yang kuat sehingga mampu mengontrol posisi presiden

e. Pembentukan DPD memunculkan harapan akan semakin didengarnya suara daerah

f. Pesiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat dengan pembatasan masa jabatan

g. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena tidak terjadi krisis kabinet

2. Kelemahan sistim pemerintahan Indonesia

a. UUD 1945 nyata-nyata tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan karena dalam sistim ketatanegaraan Indonesia terdapat lebih dari 3 cabang kekuasaan disebut sebagai lembaga negara. Sistim yang digunakan lebih menekankan pada pemisahan fungsi

b. UUD 1945 kurang menyediakan ketentuan yang mengatur kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan antar cabang pemerintahan, akibatnya kekuasaan presiden yang besar semakin menguat karena tidak cukup mekanisme pengendali dan penyeimbang

c. Tidak ada ketentuan yang mengatur judicial review

d. Pasal 6 ayat 2 “presiden dan wapres dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, sementara dalam penjelasan disebutkan”presiden diangkat oleh majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada majelis”. Pengisian suatu jabatan melalui pemilihan tentu beda dengan pengangkatan menurut kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Lazimnya suatu jabatan publik yang menghendaki pertanggung jawaban politik akan diisi oleh pemilihan, sebaliknya jabatan yang masuk dalam lingkup AN dapat diisi dengan pengangkatan

e. Pasal 7 “presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali, hal ini memberikan peluang untuk memegang jabatan seumur hidup

f. Kedaulatan ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, namun dalam penyelesaian pasal 3 menyatakan oleh karena MPR memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas

Kelebihan Dan Kekurangan Presidensial Dan Parlementer

By ary dwi k | At 13:34 | Label : | 0 Comments

1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

kelebihan :

1) Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif

2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas

3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

Kekurangan

1) Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer

2) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh cabinet

3) Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem pemerintahan Presidensial

Kelebihan :

1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen

2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

3) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Kelemahan

1) kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

2) Sistem pertanggungjawaban nya kurang jelas

3) Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya haasil tawar menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama

Thursday, 20 November 2014

Kedudukan Warga Negara

By ary dwi k | At 19:37 | Label : | 0 Comments

Rakyat dalam suatu negara, yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekusaan negara itu

1. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

2. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk dan bukan penduduk.

1. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.

2. Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara dan bukan warga negara.

1. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi.

2. Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).

Asas Kewarganegaraan

Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :

Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.

Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :

Hak Opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

By ary dwi k | At 19:31 | Label : | 0 Comments

Pembukaan UUD mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab diseluruh muka bumi. Kalimat di dalam Pembukaan UUD tersebut antara lain “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”.
1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut:
1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal initerpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.
Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapaunsur mutlak antara lain:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut :
· Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
· Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.
· Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
· Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”
· Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan yang MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidahNegara yang fundamental (  fundamental norm ). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD1945 (Batang Tubuh UUD 1945).UUD memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
1. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum positif yangmengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat setiap warga negara.
2. Membuat norma–norma, aturan–aturan serta ketentuan –ketentuan yang dapat dan harusdilaksanakan secara konstitusional.
3. UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan undang –undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol norma–norma hukum yang lebihrendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.
2. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Makna yang Terkandung dalam pembukaan UUD 1945:
1. Alinea Pertama: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialahhak segala bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
1) Makna Alinea Pertama:
· Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
· Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.
· Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
· Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.
2. Alinea Kedua: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia.
2) Makna Alinea Kedua:
· Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah.
· Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
· Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap iharus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur.
3. Alinea Ketiga: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
3) Makna Alinea ketiga:
· Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kitaadalah berkat rahmat Alllah Yang Maha Kuasa.
· Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsaIndonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat
· Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan
4. Alinea Keempat: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsan Indonesia itu dalam suayu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk Undang-Dasar, dalam suatu susunan Negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia.
4) Makna Alinea Keempat:
· Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dubia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
3. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia
Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, Pembukaan juga merupakan sumber dari “cita hukum” dan” cita-cita  moral” yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia

Kebebasan Pers Di Indonesia

By ary dwi k | At 19:26 | Label : | 0 Comments

1. Kebebasan Pers Indonesia

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, bukan untuk merusakkannya. Kebebasan harus disertai tanggung jawab, sebab kekuasaan yang besar dan bebas yang dimiliki manusia mudah sekali disalahgunakan dan dibuat semena-mena. Demikian juga pers harus mempertimbangkan apakah berita yang disebarkan dapat menguntungkan masyarakat luas atau memberi dampak positif pada masyarakat dan bangsa. Inilah segi tanggung jawab dari pers. Jadi, pers diberi kebebasan dengan disertai tanggung jawab sosial.

Selanjutnya, Komisi Kemerdekaan Pers menggariskan lima hal yang menjadi tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yang merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers, yaitu sebagai berikut :

a.    Pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas. Ini merupakan tuntutan kepada pers untuk menulis secara akurat dan tidak berbohong.

b.    Pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik, yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah diskusi di kalangan masyarakat, walaupun berbeda pendapat dengan pengelola pers itu sendiri.

c.    Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representative kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada segelintir kelompok minoritas dalam masyarakat yang juga memiliki hak yang sama dalam masyarakat untuk didengarkan.

d.   Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat.

e.   Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita sehari-hari. Ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat.

Adapun landasan hukum kebebasan pers Indonesia termaktub dalam :

a.   Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

b.   Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

c.   Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

B. Pers, Masyarakat dan Pemerintah

Hal terpenting yang harus diperhatikan berkaitan antara pers, masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin untuk tercapainya tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Interaksi positif antara ketiga komponen tidak bisa lain berlangsung dalam perangkat dan pranata Pancasila, norma dan etika dasar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Karena itu, sebelum menjabarkan lebih lanjut, bagaimana interaksi positif antara ketiga komponen itu bisa dikembangkan secara maksimal, perlu lebih dulu dipahami hakekat Pancasila bagi kehidupan nasional Indonesia.

b.      Negara-negara demokrasi Liberal Barat mendasarkan kehidupan dan dinamiknya pada individu dan kompetisi secara antagonis, sedangkan negara-negara komunis berdasarkan kepada pertentangan kelas yang bersifat dialektis materiil. Adapun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berpaham pada keseluruhan dan keseimbangan, baik antara individu dan masyarakat maupun antara berbagai kelompok sosialnya. Dinamika dikembangkan bukan dari pertarungan menurut paham “singa gede menang kerahe” (singa besar pasti menang bertarung), melainkan atas paham hidup menghidupi, simbiosis mutualis. Pola dasar dan sistem nilai yang demikian itu juga menjadi dasar dan semangat dari hubungan antara pemerintah, pers dan masyarakat. Hubungan itu tidak disemangati oleh sikap apriori atau saling curiga, apalagi saling memusuhi. Hubungan itu adalah hubungan perkerabatan yang fungsional.

c.       Antara pemerintah, pers dan masyarakat, harus dikembangkan hubungan fungsional sedemikian rupa, sehingga semakin menunjang tujuan bersama yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam proses hubungan tersebut. Namun perbedaan pendapat tidak harus ditafsirkan sebagai konflik melainkan sebagai proses kreatif dan dinamis dalam usaha mencapai harmoni dan keseimbangan yang setiap kali semakin maju, kuantitatif dan kualitatif.

d.      Hubungan antara pemerintah, pers dan masyarakat, sesungguhnya merupakan pengejawa-ntahan dari nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya, salah satu pendekatan kultural terhadap segala persoalan, lebih cocok dengan identitas Indonesia, lagipula pendekatan kultural ini telah dibuktikan kharisma dan daya mampunya dalam periode perjuangan kemerdekaan nasional, sehingga mampu membangkitkan semangat patriotisme, pengorbanan tanpa pamrih dan dedikasi total terhadap kepentingan rakyat banyak. Pendekatan kultural juga dapat memperlancar proses kembar, yaitu kontinuitas dan perubahan yang menjadi ciri-ciri kehidupan setiap bangsa, apalagi bangsa yang sedang membangun. Pembangunan berarti perubahan yang terarah seca bertahap tapi konsisten. Sedangkan perubahan itu agar kokoh, harus berakar dan akar itu adalah kontinuitas. Kontinuitas dari nilai kebudayaan bangsa yang paling mulia, termasuk di antaranya warisan nilai-nilai empat puluh lima.

e.   Baik untuk menjamin tercapainya sasaran maupun karena sesuai dengan asas demokrasi Pancasila, maka dalam hubungan fungsional antara pemerintah, pers dan masyarakat, perlu dikembangkan kultur politik dan mekanisme yang memungkinkan berfungsinya sistem kontrol sosial dan kritik secara efektif dan terbuka. Tetapi kontrol sosial itu pun substansi dan caranya tidak terlepas dari asas keselarasan dan keseimbangan, kekerabatan dan hidup menghidupi.

f.    Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam pola evolusi, reformasi dan revolusi. Jika kita menempatkan pembangunan nasional Indonesia ke dalam salah satu dari ketiga kategori itu, maka yang paling tepat ialah pada pola reformasi. Pembangunan dalam pola reformasi berarti perobahan terarah yang fundamental sesuai dengan konsep masyarakat Pancasila, namun dilaksanakan secara bertahap dan menurut asas prioritas.

g.       Seluruh bidang kehidupan masyarakat hendak dibangun, tetapi pelaksanaannya bertahap dan selektif, semakin hari semakin maju dan menyeluruh sehingga akhirnya seluruh bidang kehidupan masyarakat bangsa dan negara dijamahnya, ditransformir menjadi masyarakat Pancasila. Pendekatan bertahap, berprioritas, berencana merupakan pendekatan yang tepat, mengingat serta keterbatasan yang ada pada kita, tetapi seluruh prosesnya perlu dipercepat (diakselarasi), karena sebagai bangsa dihadapkan dengan faktor waktu yang semakin mengejar. Pemerintah, pers dan masyarakat harus mampu membangun diririnya sendiri agar menjadi lembaga yang lebih baik dan lebih ampuh untuk melaksanakan pembangunan.

h.   Adanya kekurangan merupakan gejala umum yang harus kita terima bersama.    Bukan agar kita menyerah dan menjadi dalih dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan, melainkan agar kita mampu melihat segala sesuatunya dengan proporsi yang tepat dan konstruktif. Agar dalam melakukan koreksi, kita tidak menimbulkan apatisme dan antipati melainkan justru menggairahkan usaha-usaha perbaikan dan pembangunan itu sendiri. Di samping menunjukkan kekurangan-kekurangan, pers harus bisa juga menunjukkkan hal-hal positif. Berlaku kembali di sini asas keselarasan dan keseimbangan yang merupakan tipe ideal masyarakat kita, sekali pun merupakan nilai dalam proses pendekatan. Interaksi berarti proses pengaruh-mempengaruhi sebagai dasar dari konsensus bersama yang merupakan hasil komunikasi dua arah timbal balik.

i.        Hubungan antara pemerintah, pers dan masyarakat merupakan hubungan kekerabatan dan fungsional yang terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog. Di samping mekanisme dialog, juga perlu dikembangkan mekanisme lain, yaitu diselenggarakan seminar sebagai kegiatan rutin yang kreatif dalam usaha mengembangkan konsepsi, nilai-nilai dan mekanisme. Dalam usaha memelihara kontinuitas yang kreatif, juga dipandang bermanfaat untuk menerbitkan buku-buku dalam bidang pers, sehingga menjadi bahan bacaan bagi para wartawan, pejabat pemerintah maupun perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwa kini telah diterbitkan tiga buku hasil panitia Dewan Pers, yaitu “Sejarah Pers Indonesia, Pornografi dan Pers Indonesia dan Naskah Pengetahuan Dasar bagi Wartawan Indonesia”.

j.  Dalam hubungan antara pemerintah, pers dan masyarakat, otonomi masing-masing lembaga sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila, dihormati dan perlu dikembangkan. Salah satu karya otonomi ialah apa yang dengan baik bisa dilakukan sendiri oleh lembaga masyarakat, tidak perlu pemerintah mencampurinya. Dalam konteks ini, misalnya perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya. Pelaksanaan kode etik dan sanksi atas pelanggaran, misalnya perlu ditingkatkan. Disarankan agar dipelajari kemungkinan dibentuknya suatu Dewan Kehormatan, yang terdiri dari tiga pihak; pers, masyarakat, pemerintah. Dewan kehormatan yang demikian itu agar dibentuk di pusat maupun di daerah sesuai dengan kebutuhannya.

k.    Jadi, bila dibahas lebih spesifik lagi, pers memang “lahir” di tengah-tengah            masyarakat, sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pers “lahir” untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa besar maupun kecil. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi pers dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan yang lain.

l.   Menurut Wilbur Schramm, pers bagi masyarakat adalah “Watcher, forum and teacher” (pengamat, forum dan guru). Maksud pernyataan di atas adalah, bahwa setiap hari pers memberikan laporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri, menyediakan tempat (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis dan turut mewariskan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.

C. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media

Dalam kehidupan masyarakat, media massa dapat memberikan informasi atau berita yang jelas dan akurat. Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memiliki manfaat yang cukup besar. Istilah media mengandung makna untuk semua organisasi, baik swasta maupun pemerintah yang bertugas mencari informasi kepada publik. Mereka menggunakan alat atau media seperti koran, radio, televisi, seni pertunjukan dan lain sebagainya. Peralatan tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan

Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa Dan Negara

By ary dwi k | At 19:19 | Label : | 0 Comments

Sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bagsa dan negara

Globalisasi membawa implikasi pada perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara keseluruhan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu akan berpengaruh pada perkembangan terhadap teknologi, komunikasi dan informasi, ilmu pengetahuan, para cendikiawan dan berbagai disiplin ilmu, pelaku ekonomi dalam dunia usaha, maupun perumus kebijakan. Perubahan tersebut akan berimplikasi pada hal-hal berikut :

- Perumusan kebijakan (perubahan politik) : perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang sangat ketat menuntut peningkatan strategi dan langkah operasional untuk penciptaan iklim bagi dunia usaha, aparat, birokrasi, pernagkat hukum, infrastruktur, penciptaan SDM dan terus meningkatkan efisiensi dan daya saing

- Pelaku ekonomi : daya saing ekonomi yang semakin meningkat maka diperlukan upaya mempertahankan dan meningkatkan pasar bagi hasil produksi lewat perbaikan sistim perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama multirateral, regional dan bilateral

- Pemerintah : baik pusat maupun daerah mampu memainkan peran sebagai fasilisator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada para cendikiawan, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dunia usaha untuk terus meningkatkan daya saing, kebijakan deregulasi dan debirokrasi harus dilanjutkan tanpa menghilangkan campur tangan yang diperlukan, member arah serta dorongan prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat

- Dunia usaha : dituntut lebih luwes, lebih sensitive pada tuntutan pasar, lebih jeli mempelajari peluang-peluang yang terbuka dipasar serta terus menerus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan

A. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi

- Aspek positif yag diterima : kerja keras, disiplin, jujur, penghargaan terhadap karya orang lain, optimis, kemandirian dan tanggungjawab, taat kepada aturan dan nilai-nilai agama, mampu menhasilkan barang murah tapi bagus, mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, mempunyai daya saing, mempunyai ketahanan ideology dan wawasan nusantara yang baik, mampu menyelesaikan persoalan secara damai

- Aspek negative yang ditolak : menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya timur dan pancasila (freesex, narkoba, dugem), penerapan iptek yang dapat merusak lingkungan,(pembangunan rumah dengan cara menebang hutan), adanya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, individualism, kekerasan dan kejahatan dalam menyelesaikan masalah

Pengertian Ideologi Terbuka Dan Ideologi Tertutup

By ary dwi k | At 19:07 | Label : | 0 Comments

Terdapat dua macam watak ideologi yakni ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Ideologi macam ini memiliki ciri:
a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.
b. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut.
c. Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.
d. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.
e. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.
f. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total.
Sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi macam ini memiliki ciri:
a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat.
b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka.
c. Isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan kembali mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka.
d. Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
e. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.
Bertolak dari ciri-ciri diatas, bisa dikatakan bahwa Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka. Hal ini dijelaskan, pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Kedua, Isi Pancasila tidak langsung operasional artinya kelima nilai dasar Pancasila itu berfungsi sebagai acuan dan dapat ditafsirkan untuk mencari implikasinya dalam kehidupan nyata. Ketiga, Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Keempat, Pancasila juga bukan ideologi totaliter dan kelima, Pancasila menghargai pluralitas.
Meskipun Pacasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka, harus diakui bahwa Pancasila pernah dijadikan sebagai ideologi tertutup. Pada masa orde baru Pancasila digunakan penguasa sebagai cara untuk melakukan tipu daya guna menyembunyikan, kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Pengalaman itu memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia: ketika dijadikan sebagai ideologi tertutup, Pancasila cenderung kehilangan daya tarik dan relevansinya.

Materi Hubungan Internasional

By ary dwi k | At 19:01 | Label : | 0 Comments

A. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.

B. Pola Hubungan Antarbangsa

Ada tiga macam pola hubungan antar bangsa, yaitu:

Penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, ketergantungan suatu bangsa atas bangsa lain dan hubungan sama derajat.

1. Pola Penjajahan:

Penjajahan pada hakekatnya adalah penghisapan oleh suatu bangsa atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis, di mana negara penjajah membutuhkan bahan mentah bagi industrinya dan juga pasar bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan ini adalah penguasaan wilayah bangsa lain.

2. Pola Ketergantungan:

Umumnya terjadi pada negara-negara berkembang yang karena kekurangan modal dan tekhnologi untuk membangun negaranya, terpaksa mengandalkan bantuan negara-negara maju yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Pola hubungan ini dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru).

3. Pola Hubungan Sama Derajat:

Pola hubungan ini sangat sulit diwujudkan, namun merupakan pola hubungan yang paling ideal karena berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai dengan jiwa sila kedua Pancasila, yang menuntut  penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara ataupun sistem pemerintahannya. Politik luar negeri bebas aktif yang kita pilih menghindarkan bangsa kita jatuh ke paham kebangsaan yang sempit atau Chauvinisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri namun memandang rendah bangsa lain. Juga menghindarkan paham Kosmopolitisme yang memandang seluruh dunia sebagai negeri yang satu dan sama sehingga mengabaikan negeri sendiri.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif ini bangsa Indonesia menjalin pergaulan dan kerjasama antar bangsa, dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara.Dalam melakukan kerjasama dan hubungan internasional ini presiden dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin seorang menteri luar negeri, para duta dan konsul yang diangkat presiden untuk negara-negara lain serta duta-duta dan konsul-konsul negara lain yang diterima oleh presiden. Hak mengangkat duta dan konsul ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam menerima duta dan konsul negara lain, presiden juga harus meminta persetujuan dari kepala negara asal duta dan konsul tersebut dalam bentuk Surat Kepercayaan (lettre de credance).

4. Arti Penting Hubungan dan Kerjasama Internasional.

Menurut Prof. Dr. Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia.

5. Sarana Hubungan Internasional

Menurut J. Frankel (1980) ada berbagai sarana yang dapat dipergunakan oleh negara-negara dalam melakukan hubungan internasional, yaitu: diplomasi, propaganda, hubungan ekonomi dan militer :

1. Diplomasi

Diplomasi merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Diplomasi dapat bersifat bilateral (melibatkan dua negara) atau multilateral (melibatkan lebih dari dua negara). Instrumen diplomasi ada dua yaitu deplu yang berkedudukan di ibukota negara, merupakan “otak”nya dan perwakilan diplomatik yang berkedudukan di ibukota negara penerima yang merupakan “panca indera dan penyambung lidahnya.”

Dalam mewakili negara dan bangsanya, seorang diplomat memiliki tiga fungsi dasar yaitu sebagai lambang, sebagai wakil yuridis yang sah sesuai hukum internasional dan sebagai perwakilan politik.

Sedangkan tugas seorang diplomat dapat dibagi menjadi empat fase pokok diplomasi, yaitu: perwakilan (representation), perundingan (negotiation), laporan (reporting) dan perlindungan kepentingan bangsa, negara, dan warga negaranya di luar negeri.

2. Propaganda

Propaganda adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Ada dua hal yang membedakan diplomasi dan propaganda:

1. Propaganda ditujukan kepada rakyat negara tersebut, bukan pemerintahnya.

2. Propaganda dilakukan hanya demi kepentingan negara pembuat propaganda.

3. Ekonomi

Hubungan internasional melalui sarana ekonomi tidak mutlak dilakukan oleh pemerintah, swasta pun dapat berperanan besar, baik selama masa damai maupun dalam situasi perang. Semua negara terlibat dalam hubungan ekonomi untuk mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksinya sendiri. Keuntungan lainnya dari perdagangan internasional adalah diperolehnya suatu barang melalui sistem produksi yang paling efisien dan murah.

4. Kekuatan Militer dan Perang

Berlawanan dengan ekonomi, bidang militer benar-benar dikuasai oleh pemerintah. Bidang militer sangat mempengaruhi diplomasi karena memiliki kekuatan militer yang tangguh akan menambah rasa percaya diri, sehingga bisa mengabaikan ancaman-ancaman dan tekanan lawan yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya. Kekuatan militer diperlihatkan dalam parade militer di hari-hari nasional untuk menggertak dan memperingatkan negara-negara lawan sehingga perang dapat dihindarkan. Perang adalah pilihan terakhir.

Ratifikasi Perjanjian Internasional Oleh DPR

By ary dwi k | At 18:58 | Label : | 0 Comments

A. Hal-hal penting dalam ratifikasi perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR di Indonesia

Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada Negara peserta guna mengadakan pengamatan serta peninjauan kembali secara seksama, apakah negaranya dapat diiikat oleh perjanjian atau tidak

Negara RI menurut ketentuan pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain ini berarti NKRI menggunakan sistim campuran

Sebuah perrjanjian dinyatakan berlaku mulai :

1. Sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut

2. Terdapat kesepakatan lain tentang mulainya perjanjian

3. Setelah penandatanganan perjanjian

4. Setelah ratifikasi

5. Menggantungkan pada suatu kejadian tertentu (misal traktat locardo)

6. Setelah penyimpanan dokumen

Suatu perjanjian internasional dapat batal Karena hal-hal berikut :

1. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional Negara peserta

2. Adanya penipuan dari Negara peserta

3. Kecurangan seorang wakil darii suatu Negara peserta

4. Paksaan dari seorang wakil suatu Negara

5. Paksaan dari suatu Negara dengan ancaman atau menggunakan kekerasan

6. Terdapat unsur kesalahan berkenaan dengan fakta pada perjanjian dibuat

Suatu perjanjian internasional bisa berakhir karena :

1. Telah tercapainya tujuan perjanjian tersebut

2. Habis masa berlakunya waktu perjanjian tersebut

3. Punahnya salah satu objek atau peserta perjanjian tersebut

4. Adanya persetujuan dari Negara peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut

5. Diadakannya perjanjian antar peserta-peserta kemudian meniadakan perjanjian terdahulu

6. Dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian seusai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian sendiri

7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain

Pelanggaran dapat berupa :

1. Force major : terjadi suatu pelanggaran karena terjadi diluar kehendaknya atau diluar dugaan

2. Impossibility of performance : ketidak kemungkinana pelaksanaan kewajiban karena lenyapnya objek atau tujuan perjanjian

3. Fundamental change of circumstances : pemutusan hubungan diplomatic atau konsuler dan pecahnya perang

Beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia :

1. Konvensi tentang hak politik kaum perempuan (convention on the political rights of women diratifikasi dengan UU no 68 tahun 1958)

2. Konvensi tentang penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of discrimination against women diratifikasi dengan keppres no 36 tahun 1984)

3. Konvensi hak anak ( convention on the rights of child diratifikasi dengan keppres no 36 tahun 1990)

4. Konvensi pelarangan, pengembangan produksi dan penyimpanan senjata biologis dan beracun serta pemusnahannya ( convention on the prohibitation of the development, production and stockpiling of bacterologi 9 biological ) and toxic weapons and on their destruction diratifikasi keppres no 58 tahun 1991)

Fungsi Pokok Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara

By ary dwi k | At 18:54 | Label : | 0 Comments

a. Pancasila sebagai dasar Negara :

1. Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma

fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati

norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita

hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).

2. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupaka n kaidah Negara

yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga

sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu

semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpa ng

dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.

3. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan

dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui

arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta

pertahanan dan keamanan.

4. Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan

kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia

asli, bukan diambil dari bangsa lain.

5. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah

para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa,

Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio

kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di

Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena

itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma,

serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hukum

Negara.

b. Pancasila Sebagai Ideologi Negara :

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini ideologi dapat dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi maupun umum.

Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu misalnya sebagai ideology Negara.

Ideologi Negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi Negara merupakan ideologi mayoritas waga Negara tentang nilai -nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu. Ideologi Negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah kehidupan politik.

Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republic Indonesia Pancasila berkeduduka n juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya ( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indo nesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibelitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.

2. Dimensi Iidalisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

3. Dimensi Fleksibelitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut wewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya.

Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Dr.Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.

3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara.

Wednesday, 19 November 2014

Dampak Negara Yang Mengucilkan Diri Dari Pergaulan

By ary dwi k | At 19:04 | Label : | 0 Comments

Suatu negara pada dasarnya sama dengan manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan manusia lain. Suatu negara tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan sendiri akan tetapi selalu memerlukan kerjasama dengan negara lain di dunia ini.

Apabila suatu negara menarik diri dari pergaulan antarbangsa maka akan berakibat, antara lain:

1. Jauh dari pergaulan antarbangsa.

2. Menghambat pencapaian tujuan nasionalnya.

3. Tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di berbagai bidang kehidupan.

4. Ketinggalan zaman atau sulit menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang sudah memasuki era globalisasi.

5. Tidak mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

6. Masyarakatnya statis dan sulit berkembang.

7. Timbulnya segala macam ancaman (tidak aman).

8. Organisasi internasional tidak akan peduli terhadap masalah yang timbul dalam negara tersebut.

9. Diberhentikannya bantuan dari negara-negara atau bangsa-bangsa terhadap negara tersebut.

Dengan demikian sangatlah rugi jika suatu negara tidak ikut bergabung dengan organisasi internasional. Jika negara itu masih kecil, kalau ikut menjalin HI, maka tidak menutup kemungkinan bagi negara itu untuk lebih berkembang dan maju. Begitu pula dengan masalah keamanan di negara tersebut dengan adanya HI maka setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesikan dengan bantuan dari negara-negara lain. Maka hubungan internasional itu sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh negara yang masih kecil maupun negara yang sudah berkembang dan maju.

Ciri-ciri Presidensial Dan Parlementer

By ary dwi k | At 18:50 | Label : | 2 Comments

a. Ciri system pemerintahan presidensial (Amerika Serikat, Filipina, Spanyol )

· Penyelenggaraan Negara berada ditangan presiden, presiden adalah kepala Negara dann kepala pemerintahan

· Kabinet dibentuk oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden

· Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen

· Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

· Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga perwakilan, anggota parlemen dipilih oleh rakyat

· Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen

Kelebihan sistem presidensial :

· Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung parlemen

· Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

· Penyusunann program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

· Legislative bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Kelemahan sistem presidensial :

· Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

· Sistem pertanggung jawaban kurang jelas

· Pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak jelas dan memakan waktu lama

b. Ciri sistem pemerintahan parlementer (prancis, inggris, Australia, india, selandia baru)

· Badan legislatif atau parlemen adalah satu satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

· Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari parpol yang memenangkan pemilu

· Pemerintah atau kabinet terdiri atas para mentri dan perdana mentri sebagai pemimpin kabinet

· Kepala negara tidak sekaligus kepala pemerintahan, kepala pemerintahan perdana mentri, kepala Negara presiden, raja, sultan yang hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan Negara

· Sebagai imbangan parlemen dapat mejatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana mentri dapat membubarkan parlemen

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer :

· Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative

· Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas

· Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi hati-hati dalam menjalankan pemerintahannya

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :

· Kedudukan badan eksekutif dan kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen

· Kelangsungan kedudukan badan usaha eksekutif dan kabiner tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya karena sewaktu waktu kabinet bisa bu

Bar

· Kabinet dapat mengendalikan parlemen tetapi jika anggota kabinet berasal dari partai mayoritas yang duduk diparlemen

· Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

c. Ciri Sistem Pemerintahan Semi-presidensial (Negara-negara amerika latin)

· Pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

· Penyelenggaraan kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan

· Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada majelis perwakilan

· Para mentri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan presiden

Kelebihan sistem pemerintahan semi-presidensial

· Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantug pada parlemen

· Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

· Penyusunan program kerja kabinet dilakukan oleh presiden dan perdana mentri sehingga memiliki kualitas yang baik

Kelemahan sistem pemerintahan semi presiensial :

· Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

· Sistem pertanggung jawaban kurang jelas

· Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama

Aspek-aspek Globalisasi Bidang Ekonomi

By ary dwi k | At 18:44 | Label : | 1 Comments

1. aspek- aspek globalisasi

Globalisasi adalah proses berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat memberi konsekkuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Istilah globalisasi Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levit tahun 1985. Istilah itu semula digunakan untuk menunjuk pada politik-ekonomi,khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan.

Ada 4 aspek globalisasi yang dikemukakan yaitu :

1.  Seluruh kegiatan politik, sosial, ekonomi melintasi negara- negara.

2.  Globalisasi menguntungkan kita satu sama lain dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, keuangan, migrasi dan kebudayaan.

3.    Sistem-sistem transportasi,informasi,dan komunikasi yang baru dan serba canggih berarti bahwa ide, barang, modal, dan orang bergerak dapat lebih cepat.

4.    Itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa secara geografis jauh memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Bahkan, perkembangan-perkembangan lokal membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Bahkan, perkembangan- perkembangan lokal membawa dampak global yang luar biasa. Batas antara persoalan dalam negeri dan global menjadi kabur.

Senada dengan itu, Arjun Appadurai mengidentifikasikan 5 (lima) tipe saling keterkaitan global,yaitu:

1.   Ethnoscapes: yaitu pergerakan manusia ternasuk turis, imigran, pengungsi dan pembisnis pembisnis melintasi batas negara.

2.   Financescapes: yaitu aliran uang yang melintasi sekat-sekat Negara. Hal ini terjadi berkat pasar uang, tukar-menukar saham dan obligasi, dan pasar komuditas yang semakin sibuk antar negara setiap hari dan bahkan setiap detik.

3.   Ideoscapes: yaitu, penyebaran gagasan dan ideology politik yang mendunia.

4.   Mediascapes: yaitu, penyebaran lintas budaya gambar-gambar media di layer computer, koran, televisi, dan radio.

5.   Technoscapes: yaitu, penyebaran tekhnologi ke seluruh penjuru dunia. Sebagi contoh: Revolusi Hijau (Green Revolution) dalam bidang pertanian,yang marak diperaktikkan di Negara berkembang saaat ini,merupakan hasil penemuan Negara-negara barat.

(id.shvoong.com)

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

· Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai atau pun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja

· Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio atau pun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.

· Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.

· Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.

· Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi mempengaruhi aspek keamanan global, regional mauipun domestik. Isu politik, ekonomi dan keamanan global, regional maupun domestik. Isu poltik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Aspek Persamaan Kedudukan Warga Negara

By ary dwi k | At 18:31 | Label : | 0 Comments

motivasi1. Aspek kehidupan Ideologi: yaitu terkai dengan dasar negara/ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Setiap warga Negara berkewajiban untuk mendukung dan meyakini kebenaran serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

2. Aspek kehidupan Politik: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (1); 28; 28 D ayat (1); 28 D ayat (3); 28 E ayat(3)

3. Aspek kehidupan Sosial: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (2); 28 H; 28 I; 34.

4. Aspek Ekonomi : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 33.

5. Aspek Pertahanan dan keamanan : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 27 ayat (3); 30 ayat (1).

6. Aspek pendidikan dan kebudayaan : sebagaiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 28 E; 31; 32.

7. Aspek kehidupan beragama : sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 29.

Asas Dan Sarana Hubungan Internasional

By ary dwi k | At 18:24 | Label : | 1 Comments

Suatu hubungan internasional akan terbina dengan baik manakala ada pedoman-pedoman yang dijadikan landasan berpijak dan harus dipatuhi bagi negara-negara yang mengadakan hubungan. Pedoman atau asas-asas Hubungan Internasional tersebut antara lain:

· Asas Teritorial.

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, bahwa negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraurannya bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah atau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing.

· Asas Kebangsaan.

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Artinya, setiap warga negara, dimana pun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini dikenal dengan asas extrateritorial, yakni hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

· Asas Kepentingan Umum.

Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah nasional suatu negara.

Sarana Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat dilakukan melalui bermacam-macam sarana diantarannya:

a. Diplomasi:

seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain. Menurut Konvensi Wina yang dikutip oleh David Ziegler (1989), seorang diplomat adalah sebagai utusan yang mewakili negaranya. Dalam arti tindak tanduk, perkataan dan perbuatannya serta segala keputusan yang ia ambil adalah mencerminkan negaranya. Artinya dengan kata lain dia sebagai seorang diplomat mengerti betul kepentingan negaranya, pemikiran pemimpinnya, dan selalu berhubungan langsung dengan negara asalnya. Selain itu Diplomat tersebut tidak saja melayani hubungan negara dan pemerintahan tetapi juga meluas sampai pada kelompok dan masyarakat tempat Diplomat itu berada atau diutus.

Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu :

a. Sebagai lambang, prestise negara pengirim

b. Sebagai wakil yuridis yang sah dari negara pengirim

c. Sebagai perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain dengan tugas antara lain: - Melakukan perunding (negotiation) - Melaporkan (reporting) - Perwakilan (refresentation) - Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di luar negeri.

b. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga.

c. Lobby

Merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memengaruhi negara tertentu dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suata negara dapat tersampaikan. Lobbi bertujuan agar kerjasama internasional yang dijalin suatu negara dan negara lain dapat berjalan lancar.

Disamping sarana tersebut juga dapat dilakukan dengan cara:

a. Propaganda:

usaha sistimatis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat umum. Propaganda : lebih ditujukan kepada warga negara lain dari pada pemerintahannya dan untuk kepentingan negara yang membuat propaganda.

b. Ekonomi:

Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri sehingga terjadi ekspor dan impor.

c. Kegiatan militer dan perang (show of force)

Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukungan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang dapat menggangu kepentingan nasionalnya. Maka dengan demikian demontrasi senjata, latihan perang bersama keras dilaksanakan untuk menampilkan kekuatannya. Namun yang lebih diutamakan bukanlah perang tetapi tindakan preventif dalam hubungan internasional.

Sarana-sarana hubungan internasional dibedakan menurut sifatnya yaitu:

1. Sarana Formal

Disebut demikian karena dimiliki setiap negara dan terikat pada aturan dan prosedur yang baku, baik secara nasional, maupun internasional. Sarana hubungan internasional yang formal itu meliputi :

a. Depatemen luar negeri

b. Perwakilan diplomatik

c. Perwakilan konsuler

2. Sarana informal

Disebut demikian karena penggunaannya tidak dimonopoli negara, ruang geraknya bebas bagi semua pelaku, memiliki aturan dan prosedur yang sangat luwes, baik nasional maupun internasional. Sarana hubungan internasional yang informal itu meliputi:

a. Alat komunikasi canggih

Bila memilki sarana, kita dapat melakukan hubungan internasional. Sarana yang harus kita miliki adalah alat komunikasi canggi, bisa berupa telepon kabel, ponsel, internet, dan sebagainya. Dengan sarana-sarana tersebut kita dapat berkomunikasi dengan orang tua, saudara, sahabat, kenalan dan lain-lainnya.

b. Pertandingan olahraga internasional

Saat ini penyelenggaraan pertandingan olahraga internasional semakin sering. Penyebabnya adalah perkembangan olahraga itu sendiri. Hampir setiap cabang olahraga memiliki perserta dari berbagai negara di dunia. Berbagai bangsa bertemu dan terjadilah hubungan internasional melalui olahraga yang bersangkutan.

Tuesday, 18 November 2014

Proses Terbentuknya Bangsa Yang Menegara

By ary dwi k | At 19:03 | Label : | 0 Comments

1. Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes manusia terpisah dalam 2 zaman, yakni keadaan sebelum ada negara dan keadaan setelah ada negara. Keadaaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah erupakan keadaan sosial yang kacau karena hanya hukum yang dibuat oleh yang terkuat yang digunakan. Manusia saling berperang, manusia menjadi mangsa bagi manusia yang lainnya/ homo homini lupus. Kemudian masyarakat mulai menyadari bahwa keadaan ini tidak boleh berlangsung selamanya. Oleh karena itu mereka mengadakan perjanjian bersama. Mereka berjanji menyerahkan semua hak-hak yang dimilikinya kepada badan hukum atau seseorang. Pactum Subjectionis, negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun.

2. John Lock

Keadaan alamia adalah keadaan dimana manusia hidup sederajat, bebas menurut kehendak hatinya sendiri. Setiap individu adalah hakim dari perbuatan dan tindakannya sendiri. Keadaan alamiah mengandung potensi untuk menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu manusia membentuk negara dengan perjanjian bersama. Kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak sebab individu-individu yang membuat perjanjian tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Fungsi rangkap perjanjian atau kontrak itu :

· Individu dengan individu lainnya mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara.

· Pemufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat. Perjanjian masyarakat ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrat tersebut.

3. Jean Jacques Rousseau

Keadaan alamiah adalah keadaan manusia sebelum manusia melakukan dosa, keadan yang aman dan bahagia. Keadaan alamiah tidak dapat dipertahankan seterusnya maka manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan suatu kontrak sosial.

Pemerintah dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat melalui kemauan umum. Kemauan umum selalu benar dan ditujukan untuk kegiatan bersama. Kemauan seluruh rakyat memperhatikan kepentingan individu (keseluruhan kemauan khusus

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

By ary dwi k | At 19:00 | Label : | 0 Comments

Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:

a.Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa

b.Demokrasi dengan kecerdasan

c.Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d.Demokrasi dengan rule of law

e.Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara

f.Demokrasi dengan hak asasi manusia

g.Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

h.Demokrasi dengan otonomi daerah

i.Demokrasi dengan kemakmuran

j.Demokrasi yang berkeadilan social

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotong-royongan yang ditujukan untuk:

a. Kesejahteraan rakyat

b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa

c. Menolak atheisme

d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur

e. Mengembangkan kepribadian Indonesia

f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

a. Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

b. Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:

1) Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.

2) Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.

d.Dalam UUDS 1950 pasal 1:

1) Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

2) Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.

Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:

a.Akuntabilitas

b.Rotasi Kekuasaan

c.Rekruitmen politik yang terbuka

d.Pemilihan umum

e.Menikmati hak-hak dasar

a.Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.

Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Parpol

By ary dwi k | At 18:57 | Label : | 0 Comments

  1. Pengertian Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

2. Tujuan Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

3. Fungsi Partai Politik

Fungsi parpol sebagai sarana:

a. Parpol sebagai saran komunikasi politik

Komunikai politik adalah proses penyampaian informasi politikdari pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapakan suatu kebijakan.

Contoh: misal dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS menmbahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interkasi antara siswa(masyarakat), OSIS (parpol) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebgai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pehak sekolah itu Pemerintah.

b. Parpol sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian ,  diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

c. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh: misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersubut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penujukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

d. Parpol sebagai saran pengatur konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol  dalam hal ini berfungsi sebagai  mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut. 

Pengertian Sistem Politik

By ary dwi k | At 18:52 | Label : | 0 Comments

Politik

Sedangkan kata politik berasal dari bahasa yunani, yaitu polis, polis adalah kata yang berstatus negara/negara kota yang kegiatanya untuk kelestarian dan perkembangan kotanya.Adapun pengertian politik menurut Ramlan Surbakti adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mnentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu

Sistem Politik

Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli

a. Sukarna

Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaiana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.

b. Robert dahl

Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.

c. David easton

Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat

d. Rusadi kantaprawira

Sistim politik merupakan mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau peranan dalam sistim politik yang berhubungan atau sama lain dan menunjukan suatu proses yang langgeng.

Sistem Politik adalah kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara.

B.Ciri-ciri dan Komponen Sistem Politik

Ciri-Ciri Sistem Politik

Menurut Gabriel A. Almond sistem polit memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhanapun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang apaling fleksibel sekalipun.

b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatanya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.

c. Semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi.

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan, semuanya campuran antara unsur modern dan unsur tradisional.

Komponen Sisitem Politik

Menurut Samuel P.Huntingon komponen sistem politik meliputi:

a. kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpenagruh terhadap masyarakat

b. struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang.

c. kelompok, yaitu bentuk-bentk social dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur politik

d. kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai

e. kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat

Masyarakat Madani

By ary dwi k | At 18:44 | Label : | 0 Comments

A. Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (Civil Society)

1. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

2. Kaitan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2016. Educational Top Studies Files - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Blog Bamz